GCW Malut Desak APH Telusuri Anggaran Media di Dinas Kesehatan

Editor: BrindoNews.com author photo
Foto Ilustrasi Uang Tunai

 

TERNATE,BRN - Gamalama Coruption Whatc (GCW) Provinsi Maluku Utara menilai pengelolaan anggaran dinas Kesehatan diduga banyak ketimpangan. Hal ini terbukti saat Pansus LKPJ Gubenur merekomedasikan ke Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penggunaan dana refocusing di Dinas Kesehatan  dan meminta Gubernur segera mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan. Dari rentetan kasus yang terjadi di dinas Kesehatan tahun 2020. GCW meminta kepada aparat Penegak hukum untuk melakukan penyelidikan aliran dana covid -19 tahun 2020.

Menurutnya, salah sasaran kalau dinas kesehatan menganggarkan anggaran penanganan media di tengah pandemi covid-19 senilai 1.389.485.000. Padahal tahun 2020 semua penanganan pencegahan Covid-19 itu ditangani gugus tugas. Ini menandakan ada unsur dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.

“ Kan salah kalau dinas kesehatan menangani kegiatan yang bukan tugas dan topoksi dinas’ kata Koordinator GCW Malut Muhidin kepada redaksi brindonews.com Minggu (22/8/2021)

Selain itu juga terdapat anggaran sosialisasi dan Pemantauan Ibu Hamil, Bayi, Balita, remaja dan lansia dalam upaya penanganan covid-19 di Ternate selisih Rp 504.536.329. perlu diketahui bahwa pendemi covid-19 tahun 2020 hingga saat ini tidak diperbolehkan melakukan kegiatan sosialisas secara tatap muka.

Lanjut dia, dana refocusing senilai Rp.23.381.419.000 direalisasi senilai Rp 16.070.537.001 belum jelas peruntukannya dan tidak tepat sasaran sesuai tupoksi OPD serta anggaran Pemantauan dan evaluasi tenaga kontrak penaanganan pendemi Covid-19 di tempat karantina sebesar Rp 417.412.000 yang belum jelas peruntukanya.

Rentetan dugaan penyimpangan anggaran covid-19 yang melekat di dinas kesehatan, GCW mendesak aparat penagak hukum untuk segara memanggil kadis kesehatan.” Kami tetap laporkan ke penegak hukum atas dugaan permasalahan yang terjadi di dinas kesehatan Provinsi Maluku Utara.

Apabila penegak hukum tidak juga memanggil kadis kesehatan Idhar Sidi Umar. GCW secara kelembagaan akan melaporkan secara resmi ke APH. “ Kami akan tetap melakukan pengawalan atas dugaan tindak pidana korupsi anggaran covid-19 tahun 2020, tegasnya.

Kepala dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Idhar Sidi Umar kepada wartawan Minggu (22/8/2021) mengatakan, anggaran tersebut sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara, selain itu juga hasil pansus LKPJ Gubernur yang nantinya ditindaklanjut oleh inspektorat.

“ Nanti inspektorat yang menindaklanjti hasil rekomendasi pansus LKPJ gubernur”

Dirinya mengaku angaran media itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinas Kesehatan yang lebih tau tentang anggaran tersebut. Olehnya itu dirinya menyarakan sebaikanya menunggu hasil tindaklanjut Inspektorat, agar tidak sala presepsi. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini