Dampak Dualisme Bendahara, Gaji 72 PNS Disperkim Tak Kunjung Dibayar

Editor: BrindoNews.com author photo

SOFIFI,BRN – Hingga pertengahan bulan Agustus, sebanyak 72 pegawai Negeri Sipil (PNS) dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara belum juga terima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan.

Informasi yang diterima redaksi brindonews.com, Kamis 12/8/2021) keterlambatan gaji karena ada polemik dua bendahara yang tak kunjung selesai. Dimana saat kepala dinas Perkim Yunus Badar mengusulkan pergantian bendahara tanpa melalui prosedur.

Salah satu pegawai Disperkim yang enggan namanya dipublis mengatakan, setelah Yunus Badar menjabat sebagai kadis, internal dinas perkim mulai  memanas dan terjadi dualisme bendahara pengeluaran, dan juga sekat antara kadis dan staf dinas perkim.

“ Kadis usulkan bendahara baru tanpa melalui mekanisme yang berlaku, dan membentuk kubu-kubu diinternal dinas”

Selain itu juga salah satu kepala sub bagian dianiaya staf dinas yang juga diduga orang dekat kadis perkim, akibatnya mengalami luka sobek di bagian kepala. Kejadian ini terjadi pada awal agustus kemarin.

“ Iya kasubag perencanaan disperkim di aniaya oleh orang kepercayaan kadis, katanya”

Olehnya itu, atas nama staf dan pegawai dinas perkim,meminta kepada gubernur untuk segera mencopot Yunus Badar dari jabatan kepala dinas Perkim,karena tidak mampuh menyelesaikan permasalahan internal.  

Hingga berita ini dipublis Kepala dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara Yunus Badar saat dikonfirmasi via WhastApp Kamis (12/8/2021) tidak jura mersepon. (red/tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini