Warga Jara-Jara Halmahera Timur Keluhkan Penyaluran PKH dan BPNT

Editor: BrindoNews.com author photo

Warga Desa Jara-Jara Kecamatan Maba Utara, Halmahera Timur mendatangi kantor setempat. Kedatangan mereka dilatarbelakangi karena beberapa bulan terakhir mereka tidak lagi menerima bantuan yang bersembur dari Kementerian Sosial RI itu.

Warga Desa Jara-Jara Kecamatan Maba Utara, Halmahera Timur mengeluhkan penyaluran program Penerima Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Keluhan ini pun kemudian diadukan ke Komisi III DPRD Halmahera Timur.

Rata-rata para warga mengeluhkan tidak lagi menerima bantuan PKH dan BPNT. Warga menyebut, peniadaan ini terjadi semenjak Januari sampai Juli 2021.

Antonia, salah satu warga penerima PKH Desa Jara-Jara mengaku bingung. Padahal di 2020, kata Antonia, masih mendapatkan bantuan tersebut berupa uang tunai.

“Jatah berikut saya masih terima (uang tunai), namun Januari sampai juli 2021 sudah tidak lagi terima. Kami juga bingung, karena tenaga pendamping juga tidak pernah turun dan kasih keterangan kepada warga, begitu juga dinas sosial,” ujar Antona, Rabu malam, 28 Juli.

Antonia mengatakan kehadiran tenaga pendamping dan dinas sisoal membantu warga mengetahui apa kendala, dan penyebab tidak lagi menerima bantuan. Menurutnya, penjelasan ini bisa melerai masalah.

“Masalahnya atau kendalanya apa kami tahu. Minimal ada perwakilan dinas sosial atau pendamping turun menjelaskan sehingga kami paham,” ucapnya.

Ketua Komisi III DPRD Halmahera Timur Ashadi Tajuddin menyatakan, semua aduan masyarakat tersebut nantinya dirampungkan dan selanjutnya disampaikan dinas sosial beserta pendamping bantuan sosial.

Menurut Ashadi, tindaklanjut aspirasi masyarakat tersebut sebagai bahan evaluasi dinas sosial.

“Komisi III tetap menindaklanjuti aduan ini. Dinas Sosial dan pendamping akan di panggil untuk mendengarkan penjelasan menyangkut aduan masyarakat yang disampaikan kepada kami,” katanya.

Politisi partai Hanura itu menyebutkan,  masalah yang dialami masyarakat adalah akibat dari pengawasan dinas terkait, ditambah dengan pendamping yang lalai.

“Karena yang kami temukan masalah ini (PKH dan BPNT) bukan hanya di Desa Jara-Jara, tetapi terjadi serupa di Desa Wasileo,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Halmahera Timur Nurain Komdan menjelaskan penyebab mengapa sebagian warga tidak lagi menerima bantuan. Ia mengatakan, apa yang dikeluhkan tersebut penyebabnya karena warga penerima tidak lagi tercaver dalam database sebagai penerima bantuan.

“Saya sudah perintahkan pendamping PKH untuk kroscek nama-nama mereka, ternyata sudah tidak ada dalam daftar penerima bantuan. Nama-nama penerima bantuan  PKH dan BPNT bukan di atur dinas sosial, tetapi kementerian sosial sehingga kami tidak ada kewenangan,” jelasnya.

“Memang yang lalu banyak data-data penerima bantuan yang diperbaiki. Ini dilakukuan untuk mengkroscek kelayakan data, yang tidak layak selanjutnya di blacklist atau dikeluarkan dari daftar. Sekarang ini juga masih ada validasi data,” sambungnya.

Menyangkut rencana Komisi III DPRD Halmahera Timur memanggil dinas sosial dan pendamping PKH,  lanjut Nurain, mereka bakal siap memenuhi pemanggilan tersebut.

“Kami siap hadir dan memberikan keterangan. Saya juga sudah perintahkan kepada staf untuk panggil kepada pendamping PKH Kecamatan Maba Utara Sahman Abas agar menghadap ke dinas sosial,” terangnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini