Honorer di Halmahera Timur Diduga jadi Korban Sentimen Politik

Editor: BrindoNews.com author photo

Anjas Taher: Itu Tidak Benar

Ilustrasi.

Pemberhentian 96 honorer di Halmahera Timur menuai protes. Bahkan, langkah Bupati Ubaid Yakub memberhentikan puluhan honorer tersebut dinilai bermuatan sentimen politik 9 Desember 2020 lalu.

Dugaan lainnya yang beredar adalah pemerintah diduga “bermain mata”. Apalagi keputusan merumahkan para honorer ini dalam kondisi pandemi yang masih mewabah.

Penjelasan ini mengemuka dalam hearing  Ampera, DPRD dan Pemerintah Halmahera Timur di Kantor DPRD Halmahera Timur, Selasa 27 Juli.

Sekertaris Jendral Ampera Muhibu Manda mempertanyakan alasan Bupati Ubaid perihal Surat Keputusan pemberhentian. Menurutnya, lahkah tersebut bersifat politis.

“Bahkan ada dua orang honorer di Sekretariat DPRD yang terhitung sejak 2006 lalu juga diberhentikan (berdasarkan SK lama). Sementara SK baru, dua orang ini diloloskan (diakomodir kembali). Jadi jangan bicara soal kelompok, karena pilkada sudah berakhir. Mereka (honorer) juga mencari hidup mereka,” kesal Muhibu dalam hearing bersama.

Muhibu berpendapat, pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam menyudahi perbedaan pilkada.

“(Bukan membangun kelompok-kelompok yang menguasai pemerintahan). Kalau alasan pemberhentian tenaga honorer karena mempertimbangkan kemampuan ABPD (pendapatan) maka dinilai tidak masuk akal. Bagi kami tindakan ini adalah kriminalisasi masyarakat. Kami meminta agar bupati dan wakil bupati segera mengevaluasi BKD dan sekertaris daerah terkait pemberhentian tenaga honorer,” ujarnya.

Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher membantah kalau pemerintah tidak memberhentikan atau memecat tenaga honorer, baik P3K maupun PT2D.

“Pemerintah daerah tidak samasekali melakukan pemecatan atau memberhentikan tenaga P3K, ini harus kami diluruskan kembali. Kalau SK menyangkut PT2D yang disebut sebagai honorer iya, pemerintah daerah merevisi SK 2021. Karena pada saat pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK terhadap realisasi anggaran honorer ada kurang lebih 96 orang (tenaga honorer) yang namanya ada dalam SK gaji sudah di blok/dinonaktifkan karena tidak pernah aktif. Ini berpotensi merugikan keuangan daerah,” terang Anjas.

“Terhadap 96 orang berdasarkan rekomendasi kepala-kepala SKPD harus dikeluarkan dari SK karena sudah jadi temuan oleh BPK. Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu, maka pemerintah daerah wajib mengevaluasi kembali terhadap SK PT2D setelah hasil pemeriksaan BPK keluar tanpa harus menunggu februari tahun depan,” sambungnya.

Sekertaris BKD Halmahera Timur Jamal Esa menyatakan, keputusan memberhentikan sebagian tenaga honorer tersebut tidak ada unsur politis maupun tendensi politik. Pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi Sekertaris Daerah Ricky CH Ricfat selaku pembina kepegawaian.

“BKD memproses itu (SK bupati tenaga honorer) tentu sesuai evaluasi dari pimpinan  (sekertaris daerah). Praktis satu dua orang di SKPD maupun di rumah sakit nama mereka tidak termuat dalam SK honorer yang baru. Jadi menurut saya, pemberhentian honorer tidak mengarah ke politik, ini murni hasil evaluasi,” sebut Jamal.

“BKD tidak pernah memecat tenaga honorer dilingkup Pemerintah Halmahera Timur, tetapi hanya nama mereka tidak diakomodir dalam SK bupati. Kalau pemecatan berarti ada dasar hukum atau dibuktikan dengan surat keputusan bupati tentang pemecatan tenaga honorer, tapi inikan tidak, hanya saja belum diakomodir,” ujarnya. (mal/red)

 

Catatan redaksi:  Berira ini sudah dilakukan revisi satu kali untuk memperbaiki judul. Sebelumnya ditulis “Honorer di Halmahera Timur Diduga jadi Korban Sentimen Politik Ubaid-Anjas” diralat menjadi “Honorer di Halmahera Timur Diduga jadi Korban Sentimen Politik” seperti tertulis pada judul diatas. Atas kekeliruan ini redaksi brindonews.com meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya.

Share:
Komentar

Berita Terkini