Gubernur Warning Kepala Daerah Yang Baru Dilantik

Editor: brindonews.com

 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, Idrus Asagaf

SOFIFI, BRN – Gonta-ganti pejabat Eselon II yang dilakukan beberapa Kepala daerah pasca dilantik, kembali disoal oleh gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Bahkan gubernur langusung memebrikan warning kepada kepala daerah tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut, Idrus Asagaf kepada wartawan Senin (12/7/2021) mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pergantian Jabatan Tinggi Pratama (PJTP) yang dilakukan di beberapa daerah itu sepengetahuan Gubernur, apalagi tanpa izin Mendagri, harus dikembalikan.

" Kepala daerah yang baru dilantik dan telah melakukan pergantian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) tanpa prosedur agar menormalisasikan kembali pejabat tersebut atau dikembalikan".

Setelah memantau situasi, pasca pelantikan bupati/Wali Kota terpilih, terdapat beberapa persoalan, dimana kepala daerah dengan seenaknya mengganti pejabat eseolon II yang lulus leleksi pansel. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan, apalagi pelayanan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan gubernur malut langsung mengeluarkan surat yang ditunjukan kepada Bupati/Wali Kota

Surat gubernur dengan nomor: 800/100/VII/2021 Perihal tentang pergantian pejabat dan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama dan jabatan administrasi. Intinya pergantian pejabat tinggi Pratama harus ada izin gubernur dan izin Mendagri serta mendapatkan rekomendasi dari KASN, kemudian usulan yang dimaksud disampaikan melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Idrus menambahkan, dalam surat tersebut ditegaskan, pejabat pimpinan kepegawaian dilarang menganti pejabat tinggi Pratama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama.

“ Jangan setelah dilantik langsung melakukan perombakan kabinet, itu bertentang dengan aturan, harusnya dilakukan evaluasi sebelum di rombak” ”

Kata dia, evaluasi yang dimaksud sesuai ketentuan, yakni  evaluasi kinerja Penjabat Pratama yang sudah menduduki jabatan selama satu tahun, kemudian diberi kesempatan selama enam bulan dan apabila kinerjanya tidak baik,itu baru dilaksanakan uji komputensi."

Selanjutnya, kata Idrus, uji kompetensi itu penjabat dimaksud tidak bisa diberhentikan dari jabatan, uji kompetensi hanya rotasi mutasi. “Jadi jangan sampai bupati/walikota melakukan uji kompetensi untuk memberhentikan pegawai itu salah.

Idrus menambahkan, apabila tidak memenuhi syarat pjpt pratama, Kepala daerah yang baru dilantik, belum bisa malakukan perombakan pjpt yang diangkat oleh kapala daerah sebelumnya, akan tetapi apabila pejabat tersebut tidak sesuai persayaratan berdasarkan pasal 144 huruf A, kepala daerah harus melakukan seleksi terbuka.

Kalau ada Pjpt pratama yang duduki oleh seorang pejabat tapi setelah diteliti ternyata, dia (Pjt) duduki jabatan itu tidak memenuhi syarat itu boleh dilakukan seleksi terbuka. Tapi harus koordinasi ke KASN karena tidak memenuhi syarat jabatan,”terangnya dia.

Selain itu, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diluar kewenangan PPK kabupaten/Kota yang bersangkutan mengambil pegawai dari kabupaten/kota lain tanpa melalui proses mutasi sesuai dengan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 itu harus digaris bawahi karena kalau dia mengikuti seleksi terbuka wajib.

Dicontohkan, pegawai di kabupaten satu mengikuti seleksi terbuka di kabupaten lain dan lulus, maka pegawai dimaksud wajib mutasi itu tidak ada rambu-rambu yang membatasi. namun itu juga harus sesuai misalnya eselon III dan IV. Terkadang Lantik dulu baru urusan mutasi dari belakang. ini yang akan dikembalikan.

“Kami sudah koordinasi dengan BKN regional dan tidak akan dikeluarkan Pertimbangan teknis (Pertek) walaupun persetujuan dikeluarkan.Tapi kalau dia sudah lantik dulu baru urus. itu masuk kategori dalam posisi pindah dalam jabatan bukan dalam jabatan struktural,pindah dalam jabatan sebagai staf pelaksana baru diangkat kedalam jabatan. Hal ini bukan saja di Sula tapi masalah di Sula bagian dari persoalan kabupaten/kota lain itu yang diantisipasi. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini