DPRD Temukan Ada Kegiatan SKPD yang Tidak Tercantum dalam LKPJ Bupati

Editor: BrindoNews.com author photo

Hasanuddin Lajim.

Kinerja satuan kerja perangkat daerah di Halmahera Timur dibawah kepemimpan Ubaid-Anjas belum menunjukkan hasil maksimal. Menurut DPRD, masih ada kegiatan yang tidak dicantumkan dalam dokumen LKPJ bupati.

Sekertaris Komisi I DPRD Halmahera Timur Hasanuddin Lajim menilai realisasi program oleh pemerintah belum mencerminkan keberhasilan. Penilaian ini berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ.

Tidak tercantumnya output kegiatan tersebut, lanjut Hasanuddin, pemerintah daerah dianggap tidak mengevaluasi capaian RPJMD. Padahal, program-program tersebut terhitung semenjak 2020 lalu.

“Gambaran dan capain pelaksanaan kegiatan dari SKPD meleset dari tujuan maupun sasaran, bahkan tidak ada tolak ukur. Begitu juga indikator, tidak continew dengan amanat RPJMD,” kata Hasanuddin ketika membacakan catatan dan rekomendasi LKPJ 2020 dalam sidang paripurna, Senin, Juli.

Politisi PKS ini mengemukakan, buruknya kinerja ini hampir terjadi disemua satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Begitu juga realisasi anggaran dari total pendapatan sebelum perubahan dan sesudah perubahan.

Rata-rata SKPD tidak melaporkan hasil evaluasi capian kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau LAKIP maupun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau LAKIP. Alokasi anggaran dan realisasi sebelum perubahan Rp.712,038,189,077 dan sesudah perubahan Rp.650,784,758,906.

“Anggaran sebesar itu melekat di masing-masing SKPD, tetapi belum mampuh menjalankan kinerja mereka. Program dan kegiatan 2020 lalu belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga dianggap belum mampuh menintegrasikan antara RPJP, RPJMD dan RKPD. Termasuk input dan output maupun belum terukurnya benefit dan asumsi belanja.

“Ini menunjukkan kalau daerah tidak mampuh mengoptimalkan pendapatan, sehingga disebabkan oleh strategi intensifikasi tidak dilaksanakan dengan baik. Untuk itu kami meminta bupati segera mengevaluasi kembali kinerja SKPD yang dianggap gagal,” terangnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini