Beda Kepentingan dan Peran Tim Sukses Penyebab Keharmonisan TULUS Retak

Editor: BrindoNews.com author photo

Helmi Alhadar.

Issue  ketidakharmonisan Wali Kota M. Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Jasri Usman menjadi pembicaraan hangat beberapa hari terakhir. Keretakan hubungan keduanya ini pun mengundang banyak spekulasi publik Ternate.

Diantara banyaknya spekulasi tersebut dua diantaranya dianggap “akar rumput” masalah. Yaitu pencopotan Kepala Dinas PUPR Risval Tri Budiyanto dan pembehentian 80 satgas pasar. Imbasnya,  Wakil Wali Kota Jasri Usman yang juga Ketua DPW PKB ini pun mulai jarang berkantor.

Direktur Lembaga Strategi Komunikasi dan Politik atau Leskompol Maluku Utara, Helmi Alhadar berpendapat, gesekan pada level pucuk pimpinan bukan lagi barang baru. Miskomunikasi semacam ini sebenarnya hal yang biasa terjadi dalam batas tertentu.

Helmi mengatakan ketidakharmonisan Tauhid dan Jasri tidak boleh dianggap remeh. Ini akan menjadi serius kalau saja tidak diselesaikan secepatnya.

“Gesekan politik ini jika tidak terselesaikan dan berdampak pada bawahannya, terutama masyarakat Nah, sepertinya konflik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate bisa berkepanjangan, dan tentu sangat berdampak pada pelayanan masyarakat. Untuk itu, perlu disikapi secara bijak oleh kedua pihak dengan komunikasi yang berdampak baik untuk pemerintahan mereka,” kata Helmi dalam keterangannya yang diterima brindonews, Kamis pagi, 29 Juli.

Akademisi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini mengemukakan, keputusan Wali Kota Tauhid menghentikan 80 satgas pasar dapat dipahami. Merupakan alasan yang masuk akal mengingat kondisi keuangan daerah yang lagi payah.

Di pihak lain, sikap Wakil Wali Kota Jasri mempertahankan para satgas pasar juga benar. Selain mempertimbangkan kepentingan hidup (nafkah keluarga) dan kebutuhan pekerjaan, pertimbangan lain adalah wabah virus corona yang belum melandai.

“Untuk kebaikan Tauhid-Jasri, sebaiknya mereka berdua bersatu kembali dengan mahu sedikit mengabaikan kepentingan dan ego masing-masing, termasuk  para kelompok. Mengedepankan kepentingan rakyat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sudah sangat terpuruk akibat covid 19,” ujarnya.

 Ada Peran Tim Sukses

Helmi menyarankan Tauhid dan Jasri secepatnya memperbaiki ketidakharmonisan yang belakangan diperbincangkan. Apalagi ketidakharmonisan ini terjadi dalam situasi pandemi yang masih mewabah di Kota Ternate.

“Sudah saatnya kembali baikan, ketimbang berkonflik yang hanya akan menimbulkan sikap tidak simpati masyarakat. Masyarakat sangat butuh perhatian yang ekstra dari pemerintah,” tuturnya.

Menurutnya, ketidakharmonisan imbas dari miskomunikasi ini tidak begitu saja terjadi. Penyebabnya selain mengamankan kepentingan masing-masing, didalmnya juga ada peran “tim sukses”  saat Pilkada 9 Desember 2020 lalu.

“Kelompok lain yang berperan dalam kmnangan mereka  pada pilwako lalu. Tidak ada pilihan lain, kecuali pasangan ini harus mau berkorban kalau memang beritikat baik untuk kepentingan masyarakat. Karena saat ini kondisi kita tidak dalam keadaan baik-baik saja atau tidak normal karena hantaman covid 19.

Sebagai wali kota, lanjut Helmi, Tauhid jelas harus meningkatkan kinerja sekaligus memperbaiki gaya komunikasi yang selama ini terkesan kering dan tawar. Bahkan terkesan sedikit “arogan” dengan tidak terlalu merespon simbol-simbol komuniksi pihak lain.

“Begitupun Wakil Wali Kota Jasri. Mestinya harus lebih lincah dan tulus serta tidak trlalu reaktif, sehingga ada gebrakan-gebrakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika konflik ini tidak terselesaikan, maka dapat dipastikan merugikan keduanya, termasuk masyarakat. Apalagi konflik ini lebih terkesan karena kepentingan mereka dan bukan pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

“Artinya bahwa masyarakat bisa berpikir begitu mengingat orang-orang yang digeser wali kota kemungkinan tidak mendukung pasangan TULUS pada pilwako lalu. Sementara sang wakil terkesan ingin “memanfaatkan”  kondisi ini untuk mendapat simpati dari pihak-pihak yang kecewa dengan wali kota, padahal mungkin tidak benar-benar seperti itu. Tapi siapa yang bisa mencegah kalau ada masyarakat yang brpikir demikian?,” sambungnya.

Kemungkinan Lebih Ekstrem

Helmi mengahawatirkan konflik ini kembali terjadi. Jarak ini kemungkinan terulang kalau masing-masing kubu tidak mengubah model komunikasi.

Melihat perjalanan Tauhid-Jasri bakal terkesan rentan akan konflik. Selain punya perbedaan latar belakang sosial, budaya serta pendidikan, model komunikasi inear atau mekanistis (obyktif) yang dimiliki wali kota, dan gaya komunikasi wakil wali kota yang lebih menekankan gaya komniksi subyektif bakal membuka ruang atau konsep komunikasi yang lebih ekstrem.

“Belum lagi Pak Risval yang sebelumnya sempat berada di ruangan Jasri sebelem dicopot oleh Wali Kota Tauhid. Ini berarti Risval kemungkinan sangat dekat deng pihak Jasri. Belum lagi ada persaingan perebutan pengaruh dibwahan dan masyarakat untuk kepantingan 2024 nanti. Memang tidak mudah dalam menyatukan kembali kedua tokoh ini kalau melihat tingkat konflik dan prnytaan-pernyataan terbuka yang terkuak di publik, tapi kalau mau tulus menyelesaikan pasti bisa dangan rela berkorban demi kepentingan masyarakat ketimbang pribadi dan kelompok,” pungkasnya.

“Persoalan di Kota Ternate sudah sangat rumit dan kompleks, belam lagi issue-issue yang kurag enak belakangan ini cenderung memojokan posisi wali kota. Sehingga selain pemimpin cerdas, juga butuh ketulusan dan kearifan dari pemimpin dengan memainkan jargon-jargon politik yang dapat menggerakan masyarakat untuk mendukung pemerintahan TULUS, apalgi pemerintahan kedua org ini efektifnya kurang lebih tiga tahun.

Konflik ini menyadarkan kita tentang resistnsi diantara pemimpin kita di Maluku Utara. Gesekan terbuka ini juga terjadi di level Gubnur Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur M. Ali Yasin yang beberapa waktu lalu menampilkan fenomena yang agak mirip. Moga hal-hal seperti ini segera trslesaikan,” ujarnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini