Politisi NasDem Wanti-wanti Disclaimer Halmahera Timur

Editor: BrindoNews.com author photo

Mochtar Ibrahim.

Hasil kabupaten dengan kategori Tidak Dapat Dinilai atau Disclaimer yang diraih Halmahera Timur tentu menjadi tugas besar yang harus diselesaikan oleh Bupati Ubaid Yakub dan Anjas Taher. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah tata kelolah pemerintahan.

Ketua Bapilu DPD Nasdem Halmahera Timur Mochtar Ibrahim, mewanti-wanti hasil penilaian atas kinerja pemerintah daerah ini kembali terulang. Menurutnya, disclaimer tersebut imbas dari kinerja yang tidak baik.

“Indeks inovasi masih terendah perlu pemerintah daerah membenah kinerja rumahnya sendiri. Bupati melalui sekertaris daerah harus bergerak cepat mengevaluasi disiplin ASN. Karena ini bukan hanya masalah disclaimer atau kinerja SKPD saja, ASN yang masih malas berkantor juga berpengaruh,”  ucap Mochtar, Selasa 22 Juni.

Politisi partai besutan Surya Paloh ini mengikhtiarkan kepada Bupati Ubaid Yakub dan Anjas Taher sebagai kepala dearah. Ia pun meminta segera dilakukan  evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah, terutama yang menangani ikhwal teknis.

Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri atau Litbang Kemendagri ini menjadi pukulan buruk bagi Ubaid-Anjas.

“Ini menjadi catatan dan dinilai pemerintah daerah gagal. Bagaimana kita bicara perkembangan dan kemajuan, sementara kinerja pemerintah daerah saja dianggap gagal di mata kementerian. Disclaimer artinya dari sisi kualitas kinerja pemerintah masih buruk, apalagi yang berkaitan dengan masalah teknis,. sebutnya.

“Harus ada evaluasi dan berbenah untuk menyusun strategi dan kebijakan baru pemerintah daerah, terutama melakukan sinergitas program untuk mendukung pemerintahan Ubaid-Anjas,” tambahnya.

3 OPD Paling Urgensi

Mochtar mengatakan, Hamahera Timur berada di peringkat 11 dari 55 kabupaten dengan kategori disclaimer. Ia menduga disclaimer ini dipicu oleh kurang baiknya fungsi kontrol dan kinerja di tiga organisasi perangkat derah atau OPD.

Tiga OPD tersebut yaitu dinas pemberdayaan masyarakat desa atau DPMD, dinas sosial dan inspektorat. Kurangnya efektif pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa berimbas pada banyaknya pengelolaan dana desa yang salah sasaran.

“Lebih parah lagi, fungsi kontrol dan pengawasan inspektorat kurang maksimal. Sehingga dugaan penyalahgunaan dana desa ataupun anggaran dana desa masih sering terjadi. Salah satunya kasus dugaan penyalahgunaan DD dan ADD oleh oknum kepala desa Gaifoli yang telah dilaporkan ke Kejari Halmahera Timur,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini