Pilkades di Halmahera Timur Tunggu Finalisasi Peraturan Bupati

Editor: BrindoNews.com author photo

 Ardiansyah: Ada Empat Poin jadi Formula Baru

Ardiansyah Madjid.

Penggodokan peraturan pemilihan kepala desa di Halmahera Timur tinggal finalisasi. Draf final peraturan bupati tersebut selanjutnya diteken kemudian dijadikan sebagai acuan atau pedoman.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Halmahera Timur, Ardiansyah Madjid mengemukakan, ada empat opsi yang direvisi pemerintah daerah. perubahan tersebut sudah memertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk aspek normatif yang setiap kali menimbulkan perselisihan sengketa dalam pemilihan kepala desa.

Empat poin yang dijadikan formula baru itu diantaranya revisi komposisi kepanitiaan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, perubahan mekanisme atau tata cara pendaftaran pemilih, syarat pencalonan, dan mekanisme penetapan pemenang pilkades.

Komposisi panitian, lanjut Ardiansyah, pembentukan panitan harus ada keterwakilan atau keterlibatan unsur forkopimda (TNI-Polri, Satgas Covid-19 dan kejaksaan).

“Berkaitan dengan PNS yang mahu ikut calon (kepala desa) akan dibatasi. Sebelum mengikuti pencalonan, bakal calon yang stautasnya PNS terlebih dulu memenuhi syarat teknis dari BKD dan bagian Hukum dan Organisasi,” kata Ardiansyah, Selasa, 8 Juni.

Ardiansyah berpendapat, empat poin peraturan bupati tersebut dijadikan sebagai formula baru pada pemilihan kepala desa. Pemberlakuan ini berlaku diseluruh 36 desa yang menyelenggaran pemilihan.

“Panitia pemilihan kepala desa (pilkades) dan masyarakat yang mengikuti dalam proses demokrasi pemilihan langsung harus mampuh menciptakan iklim pilkades yang demokratis pula, tanpa harus mengakhiri hasil pemilihan pada putusan pengadilan dan di tangan bupati. Penetuan pemenang mengunakan pendekatan pemilihan berbasis suara sah atau partisipasi suara aktif bukan DPT,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini