Maluku Utara Masuk 10 Besar dengan Ketergantungan Transfer Dana Pusat

Editor: BrindoNews.com author photo

Ilustrasi.

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat ada 10 provinsi yang masih menaruh harap besar pada transfer dana dari Pemerintah Indonesia. Maluku Utara adalah salah satunya.

 

Keuangan daerah masuk dalam kategori belum mandiri membuat provinsi dengan gubernur dua prodie Abdul Gani Kasuba itu menjadi perhitungan. 10 provinsi berstatus belum mandiri itu masing-masing Aceh, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

 

Di lansir dari CNN Indonesia yang dikutip brindonews, status belum mandiri tersebut tercermin dari hasil pengukuran Indeks Kemandirian Fiskal atau IKF terhadap 33 provinsi di Indonesia. Menurut pengukuran IKF, bila nilai berada di kisaran 0 sampai di bawah 0,25, maka provinsi tersebut masuk kategori belum mandiri atau masih bergantung pada transfer dana dari pusat. Sementara nilai di atas atau sama dengan 0,25 sampai kurang dari 0,5 dinyatakan sudah menuju kemandirian.

 

Selanjutnya, bila nilai lebih dari atau sama dengan 0,5 sampai kurang dari 0,75 masuk kategori mandiri. Sisanya, untuk daerah dengan nilai IKF lebih atau sama dengan 0,75 sampai kurang 1 maka dinyatakan sangat mandiri.

 

 

Selain mencatat status belum mendiri, BPK juga mencatat sebanyak 16 provinsi lain berstatus menuju mandiri. Diantaranya Sumatera Utara (0,4282), Sumatera Barat (0,3541), Riau (0,3866), Jambi (0,3489), Sumatera Selatan (0,3589), Bengkulu (0,2556), dan Lampung (0,4049).

 

Lalu, Bangka Belitung (0,2844), Kepulauan Riau (0,3402), Yogyakarta (0,3344), Nusa Tenggara Barat (0,3509), Kalimantan Barat (0,3802), Kalimantan Tengah (0,3294), Kalimantan Selatan (0,4532), Sulawesi Tengah (0,2677), Sulawesi Selatan (0,3776).

 

Sedangkan tujuh provinsi yang sudah berstatus mandiri, yaitu DKI Jakarta (0,6365), Jawa Barat (0,5140), Jawa Tengah (0,5383), Jawa Timur (0,5671), Banten (0,5290), Bali (0,5367), dan Kalimantan Timur (0,5220). Namun, tidak ada satu provinsi pun yang berstatus sangat mandiri.

 

Selain memeriksa IKF pemerintah daerah tingkat provinsi, BPK juga menilai tingkat kemandirian fiskal pemerintah skala kabupaten dan kota. Hasilnya, tidak ada kabupaten dan kota yang masuk kategori sangat mandiri.

 

Kabupaten yang masuk kategori mandiri pun cuma satu, yaitu Kabupaten Badung (0,5420). Sementara kota yang mandiri ada dua, yakni Kota Surabaya (0,5685) dan Kota Tangerang Selatan (0,5121).

 

Untuk kabupaten yang menuju kemandirian ada 8, di antaranya Kabupaten Gianyar (0,2634), Kabupaten Gresik (0,3146), Kabupaten Tangerang (0,4666), Kabupaten Sidoarjo (0,4077), dan Kabupaten Bekasi (0,4289).

 

Sedangkan kota berstatus menuju kemandirian ada 26, di antaranya Kota Palembang (0,2795), Kota Denpasar (0,3723), Kota Bekasi (0,4024) Kota Tangerang (0,4519), dan Kota Semarang (0,4554).

 

Sisanya, 369 kabupaten dan 64 kota masuk kategori belum mandiri, di antaranya Kabupaten Sorong (0,0558), Kabupaten Kutai Timur (0,0647), Kabupaten Poso (0,0789), Kabupaten Lombok Barat (0,1209), dan Kabupaten Banyuwangi (0,1478).

 

Lalu, Kota Sorong (0,0923), Kota Makassar (0,0998), Kota Ambon (0,1188), Kota Tasikmalaya (0,1743), dan Kota Padang (0,2306). (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini