Komisi III DPRD Minta Pemerintah Ternate Kroscek Izin Pertashop di Jambula

Editor: BrindoNews.com author photo

Anas U. Malik.

Pembangunan Pertashop di Jambula, Kecamatan Ternate Pulau hingga saat ini masih diwarnai aksi protes. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate menilai, aksi proses tersebut dipicu oleh beberapa hal yang mendasari.

Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi. Peran penting pemerintah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang manfaat Pertashop dari sisi pelayanan publik, dan memberikan pemahaman menyangkut apa saja resiko pasca pembangunan kepada masyarakat dianggap penting.

“Yang paling mendasar adalah Pemerintah Kota Ternate mengkroscek dulu semua syaratnya, termasuk ijinnya. Bila perlu ada kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau UKL-UPL (jika diperlukan). Karena apapun bentuk usahanya, paling pertama dipenuhi adalah ijin, karena ini sesuai perundang-undangan,” tandas Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U. Malik, Senin 14 Juni.

Anggota dewa daerah pemilihan Kecamatan Kota Ternate Tengah ini menyarankan agar pemerintah secepatnya menyelesaikan pro kontra pembangunan Pertashop yang sementara dikerjakan. Melakukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam rangka mensosialisasikan manfaat dan dan dampak negatif Pertashop terhadap masyarakat, termasuk mengamodir aspirasi masyatakat terdampak.

“Kalau Pertashop ini sudah memenuhi standar perijinan, saya kira tidak ada masalah (gejolak) sepanjang aspirasi masyatakat terdampak diakomodir. Tolak karean apa?, apa saja aspirasi masyarakat terdampak harus direspon oleh pemerintah. Kalau misalnya tolak karena ketidaknyamanan (Pertashop dan permukiman warga jaraknya berdekatan) dan mencemari lingkungan sekitar, harus dicari jalan keluarnya seperti apa. Saya kira ada solusi lain,” ucapnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini