GPM Malut Ajak Semua Kader Gelar Refleksi Hari Lahir Pancasila

Editor: BrindoNews.com author photo
Ketua Gerakan Marhaenis (GPM) : Sartono Halek

TERNATE, BRN – Memperingati Dies Natalis GPM Provinsi Maluku Utara yang ke 74, ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Sartono Halek mengajak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GPM Malut untuk melakukan refleksi menyambut hari lahir Pancasila tepatnya pada tanggal 1 Juni 2021. 

Menurutnya, Keputusan Presiden (KEPPRES) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 yang menetapkan 1 juni 1945 sebagai hari lahirnya pancasila sudah sesuai dengan perjalanan sejarah bangsa indonesia khususnya pembentukan ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia Merdeka.

Ia juga menyebut, dalam anjuran KEPPRES tersebut memuat tiga point, yakni 1. Menetapkan Tanggal 1 juni 1945 sebagai hari lahir ppancasila 2. Tanggal 1 juni merupakan hari libur nasionaldan poin ke 3. Pemerintah dan seluruh komponen bangsa dan masyarakat indonesia memperingati hari lahir pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Walaupun pemerintah sudah memberi payung hukum melalui KEPPRES terhadap penetapan hari lahirnya pancasila, tetapi hingga saat ini realitas dan dinamika kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa seolah-olah indonesia seperti menjadi “laboratorium” Ideologi.

 “Sebab, berbagai macam ideologi transnasional yang masuk ke indonesia dan kekuatannya hampir tidak bisa di kendalikan oleh negara. Sehingga “mereka” juga ikut merumuskan kebijakan-kebijakan nasional dan menjadi produk hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi pancasila,”ujar Sartono kepada brindonews.com, Senin (1/6/2021).

Sabagai kaders soekarnois, Lanjut dia, institusi Gerakan Pemuda Marhaenis Meminta kepada pemerintah agar tetap tegas kepada organisasi atau ormas yang anti terhadap ideologi pancasila sebagai dasar negara.

Selain itu, lewat aksi refleksi ini pula kami bersama-sama menyoroti terkait dengan dugaan dan indikasi terjadi praktek penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19 Senilai ratusan Miliyar sebagaimana temuan Panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi maluku utara.

“Anggaran penanganan Covid-19 senilai ratusan miliyar diduga kuat tidak ikut di pertanggungjawabkan dalam dokumen LKPJ Gubernur Provinsi maluku utara dalam sidang paripurna akhir bulan maret lalu,”katanya.

Sementara Juslan juga menambahkan, anggaran penanganan covid-19 di kota ternate juga di nilai bermasalah, sehingga aparat penegag hukum di minta untuk bertindak dan menyelidiki lebih jauh, karena dugaan biaya honorer untuk satuan tugas (Satgas) di tingkat kulurahan di kota Ternate tidak dibayarkan.

"Honor Satgas tidak dibayarkan secara maksimal. Ini diketahui setelah kami melakukan advokasi khususnya di Kecamatan Ternate selatan,”pungkasnya.

Sekedar diketahui, memperingati Dies Natalis GPM Yang Ke 74 Tahun, Juga menyambut hari lahir pancasila dan bulan bung karno (Bulan Juni) selain hari lahir Pancasila pada 1 Juni, juga di tanggal 6 Juni merupakan hari lahir Bung Karno serta Haul bung karno di tanggal 21 Juni, sehingga bagi kami ini sangat penting untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan bung karno sebagai penggali pancasila dan bapak bangsa indonesia.(BRN)


Share:
Komentar

Berita Terkini