DPRD dan KPU Halmahera Timur Bahas Rencana Penambahan Kouta Kursi

Editor: BrindoNews.com author photo

Ilustrasi kursi DPRD.

HALTIM, BRN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur mulai membahas rencana penambahan kouta kursi pada pemilihan legislatif 2024 mendatang. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan pihak komisi pemilihan umum atau KPU setempat.

Ketua DPRD Halmahera Timur Jhon Ngaraitji menyebutkan, rencana tambahan dari 20 menjadi 25 kursi ini sesuai amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Target ini bisa terealisasi kalau jumlah hak dan pengguna pilih sudah mencapai seratus ribu jiwa.

“Untuk mencapai 25 kursi DPRD, penduduk Halmahera Timur minimal 101 ribu jiwa yang sesuai perintah regulasi,” kata Jhon ketikan disembangi brindonews, Rabu, 16 Juni.

Jhon mengatakan DPRD rencananya memanggil kembali dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil). Pemanggilan ini tujuannya untuk mengkroscek trend pertumbuhan penduduk.

Polisi PDI Perjuangan ini mengemukakan, laju pertumbuhan penduduk Halmahera Timur per 2019 mencapai 94.700 jiwa. Hasil proyeksi ini nantinya ditambahkan jumlah penduduk semester satu tahun 2021.

“Tujuannya untuk memastikan sudah berapa banyak jumlah penduduk di Halmahera Timur. Target kami, sebelum pemilu mendatang, proyeksi penduduk di Halmahera Timur sudah mencpai seratus ribu satu jiwa. Itu berarti target penambahan 5 kursi akan tercapai,” jelasnya.

 

Ketua KPU Halmahera Timur Mamat Jalil menyatakan pihaknya masih menggunakan data kependudukan 2018 yaitu  lebih dari 80 ribu jiwa lebih. Namun menurut data dukcapil, rentan waktu tahun ini sudah mencapai 95 ribuh lebih.

“Kalau target menambah lima kursi, tentunya kami berdasarkan Pasal 16 PKPU Tahun 2017. Salah satu poin terpenting adalah mendapatkan data kependudukan dan wilayah dari kementerian dalam negeri. Nanti kami lihat, target penambahan kursi bisa capai atau tidak,” terangnya.

Metode pemetaan kursi dan dearah pemilihan lanjut Mamat, KPU tetap berpatokan pada petunjuk teknis, salah satunya menyangkut akselerasi wilayah, termasuk dilakukannya uji publik pembagian daerah pemilihan.

“Karena dalam undang-undang nomor 7 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), dapil paling terkecil itu tiga, sedangkan paling besar 12. Tapi syarat paling terpenting adalah jumlah penduduk  harus mencapai 100 jiwa lebih dulu,” tandasnya.


Kepala Dinas Dukcapil Halmahera Timur Irawan Ma'bud  belum memberikan keterangan resmi. Hingga berita ini dipublish, brindonews terus berusaha mengonfirmasi namun belum berhasil. (mal/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini