Desak Kejati dan Polda Maluku Utara Usut Dugaan Korupsi Proyek ASN III

Editor: BrindoNews.com author photo

Salah satu orator DPD GPM Maluku Utara, Mursal Amir saat berorasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Pengalihan pembangunan perumahan khusus bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara memantik banyak respon, termasuk kalangan aktivis. Salah satunya Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis atau DPD GPM Maluku Utara.

Ketua DPD GPM Maluku Utara Sartono Halek mengatakan, klaim pemerintah atas pekerjaan perumahan ASN III yang ambil alih dinas PUPR memungkinkan membuka lahan korupsi baru. Apalagi proyek ini dikerjakan dua rekanan dan dinas.

“Gerakan Pemuda Marhaenis mendesak kepada Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara segera menelusuri proyek perumahan ASN III yang saat ini menjadi polemik antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara,” teriak Sartono dibalik pengeras suara saat menggelar aksi di depan Kejaksan Tinggi Maluku Utara, Kamis siang, 17 Juni.

Sartono mengemukakan, keuntungan dari cara korupsi di Maluku Utara terus dipupuk dan pelihara subur. Polemik atau perebutan proyek pembangunan perumahan ASN III di Duraian, Sofifi, menunjukkan betapa amburadulnya tata kelola keuangan.

“Misi tata kelolah keuangan transparan dan akuntabel tidak lagi kedepankan setiap pergantian periode kepimpinan kepala daerah. Anehnya lagi, baik perkim maupun PUPR sama-sama mengajukan proses tender yang dimenangkan tiga perusahaan”.

“Di dinas perkim dikerjakan PT. Jati Luhur Gemilang dengan nilai kontrak Rp. 9.448.800.000 dan PT. DCM senilai Rp. 10.248.800.000. Sedangkan di dinas PUPR dimenangkan PT. MGTM dengan pagu Rp.18.500.000.000,” ujarnya.

Sebelumnya pyorek ini melekat di Dinas Perkim Maluku Utara.Tahap I dan II dikerjakan dengan nominal anggaran Rp. 20 miliar.

Dinas perkim menargetkan pekerjaan perumahan ASN di Desa Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan selesai pada Desember 2020. Target ini menyusul progres pekerjaan mencapai 50 persen.

Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum Disperkim Maluku Utara Cica mengatakan, target menyelesaikan 96 unit Perumahan ASN itu sesuai keinginan Gunernur Abdul Gani Kasuba. Infrastruktur penunjang STQ Nasional 2021 itu, lanjut Cica, harus selesai tepat waktu.

“Proses pembangunan jalan terus dan sementara masih dalam tahapan pekerjaan. Saya selalu turun ke lokasi dan pantau perkembangan proyek,” kata Cica ketika dibuhungi brindonews.com via telepon, Rabu, 14 September 2020 lalu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku Utara Salmin Janidi menambahkan, perumahan ASN di Desa Durian itu anggarannya senilai Rp. 40 miliar. Pagu anggaran tahap I ini dibagi dua yaitu tahai I dan II masing-masing Rp. 20 miliar.

“Total anggaran keselurahan untuk pembangunan perumahan para kafila ini senilai Rp.40 miliar. Dari jumlah ini rinciannya untuk lebih dari 190 unit perumahan,” kata Kepala Bappeda Maluku Utara sekaligus ketua panitia STQ ini.

Lanjutan (tahap III) item pekerjaan ini kemudian digeser seiring disahkannya APBD 2021. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara lalu melanjutkan sesuai perubahan nomenklatur.

Salmin Janidi menyatakan, pengalihan nomenklatur itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

“Permendagri yang ditetapkan pada 18 Oktober 2019 ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020. Tujuannya untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah,” jelas Salmin, ketika disambangi di ruang kerja, Rabu 9 Juni 2021.

Sekretaris Samsudin A. Kadir menyebut, pembangunan dengan nilai pagu lebih dari Rp.18 Miliar yang dikerjakan tiga perusahaan pemenang tender itu sepenuhnya melekat di PUPR.

Kendati begitu, Samsudin mengatakan, proyek ini sedang diinvestigasi Inspektorat Maluku Utara. Ini dilakukan menurut Samsudin, untuk mengatahui pasti pengajuan tender masing-masing dinas.

“Yang pasti inspektorat memeriksa dimana letak kesalahannya. Proses pengerjaan boleh lanjutkan kalau sudah ada rekomendasi dari inspektorat. Kami masih menuggu itu (rekomendasi inspektorat),” katanya, Senin 14 Juni 2021. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini