Gubernur Maluku Utara Hadiri Rakorwasin Keubang BPKP

Editor: BrindoNews.com author photo

Abdul Gani Kasuba: Sinergi Pemerintah - BPKP Berjalan Cukup Baik

Foto bersama. Dok: Humas Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengawasan intern keuangan dan program di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara diklaim aman-aman saja. Abdul Gani Kasuba menyebut, perihal tersebut tidak lepas dari cukup baiknya sinergi BPKP dan pemerintah.

Penjelasan ini diungkapkan Abdul Gani Kasuba dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan atau Rakorwasin Keubang tingkat Provinsi Maluku Utara, di Gamalama Ballroom Sahid Bela Hotel Ternate, Senin, 24 Mei 2021.

Abdul Gani Kasuba mengatakan, terkendalinya pengelolaan keuangan tersebut wujud dari visi dan misi kesejahteraan masyarakat sebagai program lima tahun kepala daerah. Perwujudan program, setiap perangkat daerah yang pelaksanaannya harus secara efektif dan efisien dengan menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah telah sesuai dengan standar atau norma yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka diperlukan sistem kontrol dan pengawasan yang baik,” kata Gubernur Maluku Utara dua periode itu saat memberikan sambutan dalam Rakorwasin Keubang.

Proses kontrol dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah menurut Abdul Gani Kasuba, pemerintah (kepala daerah) dibantu Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP).

“APIP dapat memberikan nilai tambah maksimal jika diberikan kapabilitas yang cukup. Bentuk kapabilitas tersebut berupa kewenangan atau peran yang sesuai. Peran tersebut dalam bentuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sesuai kebijakan pengawasan dari kemendagri, arahan pimpinan, BPKP, dan KPK. Kapabilitas juga tentu perlu dukungan SDM, anggaran, metode kerja serta sarana dan prasarana yang memadai,” ucapnya.

“Olehnya itu, pemerintah daerah harus memberikan peran yang sesuai dan mendukung peran APIP, baik meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, maupun sarana dan prasarana serta dengan anggaran yang memadai," sambungnya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mengharapkan, Rakorwasin Keubang ini dapat meningkatkan komitmen dan bersama-sama berkolaborasi dalam merumuskan pengawasan. Program yang perlu diawasi meliputi sektor perikanan dan pariwisata yang tahap pengawasannya dimulai penentuan rencana umum, desain dan metodologi pengawasan, mekanisme pelaporan serta monitoring hasil pengawasan.

“BPKP mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Mandat ini tertuang dalam  Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014. Ini juga sejalan dengan arahan dari Presiden RI di berbagai kesempatan yang menekankan peran BPKP untuk mengawal efektivitas dan efisiensi anggaran dan belanja dalam mendukung keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,” sebut dadang.

Dadang mengutarakan, agenda pembangunan pemerintah telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Prerpres Nomor 86 Tahun 2020. Terdapat Lima implementasi dalam acuan tentang Rencana Kerja Pemerintah atau RKP pada perpes 86 tersebut.

Lima implementasi itu diantara prioritas nasional (PN), program prioritas (PP), kegiatan prioritas (KP), dan proyek strategis nasional (PSN). Kesemuanya diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta reformasi sosial.

“Ada Tujuh agenda prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2021. Yaitu 1). Penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2). Pengembangan wilayah untuk pemerataan dan pengurangan kesenjangan; 3). Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 4). peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5). Penguatan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6). pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan 7). Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik,” sebutnya.

Dadang menyatakan pengawasan oleh APIP sifat tidak boleh serimonial semata. Harus memastikan akuntabilitas dan sustainabilitas yang bersifat konvergen dan kolaboratif, cepat, tepat waktu, dan adaptif.

“BPKP sendiri telah memetakan 15 Agenda Pengawasan Prioritas (APP) 2021 dengan total 60 cluster objek pengawasan, serta 67 pengawasan tematik daerah untuk seluruh Indonesia yang tercantum dalam Agenda Pengawasan Prioritas Daerah (APPD 2021), termasuk di wilayah Provinsi Maluku Utara,” ujarnya. (adv)
Share:
Komentar

Berita Terkini