Cerita Warga Moti Kota yang Sulit Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Editor: BrindoNews.com author photo

Abdul Malik Silia (tengah) saat berpose bersama warga Moti Kota usai reses.

Sarana prasarana pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya merata di semua daerah-dearah Provinsi Maluku Utara. Bahkan, akses demi mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai pun kadang membahayakan keselamatan pasien yang hendak dirujuk.

Kondisi ini dialami warga Kelurahan Moti Kota, Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate. Pemandangan ini ditemukan Anggota DPRD Maluku Utara, Abdul Malik Silia dalam kegiatan reses masa sidang  kedua tahun 2021di pulau yang dikenal dengan sejarah Konfederasi Moti atau Moti Verbond itu, Rabu 26 Mei kemarin.

Abdul Malik Silia mengaku, kegiatan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat itu menemukan ragam keluhan. Banyaknya keluhan tersebut paling banyak adalah pemenuhan sarana prasarana penunjang pendidikan dan kesehatan.

“Banyak sekali (keluhan masyarakat). Namun sekitar empat hal itu paling utama. Bahkan pasien dalam kondisi emergency yang ingin dirujuk dari puskemas  ke rumah sakit saja terasa sulit karena terkendala transportasi laut (speedboat). Belum lagi pemenuhan kebutahan lani dan dekstop untuk kebutuhan ujian nasional di SMA Negeri 9 Kota Ternate,” katanya.

Anggota dewa yang dikenal dengan gaya blak-blakan ini mengatakan, Kelurahan Moti Kota sebagai kecamatan penyangga Kota Ternate ini juga membutuhkan mitigasi bencana. Sebab, kata Malik, terjadi abrasi pantai yang panjangnya mencapai 300 meter.

“Lokasi abrasi ini tak jauh dari rumah-rumah warga. Mereka butuh talud penahan ombak sebagai antisipasi dan ikhtiar abrasi yang mengkhawatirkan lagi,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, semua aspirasi yang diserap selanjutnya ditindaklanjuti ke Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman melalui DPRD Kota Ternate.

“Saya sebagai Sekretaris DPW PKB Maluku Utara akan menyampaikan ke Fraksi PKB DPRD Kota Ternate untuk ditindaklanjuti. Karena Pulau Moti kewenangannya Pemerintah Kota Ternate. Andai saja Moti ini wilayahnya DPRD Maluku Utara, saya pastikan tetap mengawal aspirasi ini.  Apalagi ini menyangkut pendidikan, kesehatan dan keselamatan warga,” sebutnya.

Salah satu pemuda  Moti Kota, Alwan, menaruh harapan besar agar aspirasi yang disampaikan bisa sampai di teliga Legislatif Kota Ternate, terutama pemerintah.

“Di Moti ada namannya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari dinas sosial. Ada juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak yang melanjutkan pendidikan tinggi (kuliah). Namun KIP untuk program jenjang pendidikan tinggi ini syarat penerimanya adalah keluarga PKH. Kami berharap Pak Malik dengan kapasitas DPRD bisa menindaklanjuti ke dinas sosial karena KIP untuk program kuliah ini belum ada informasi teknis  bagaimana mekanisme dan syarat penerima. Dan masyarakat mengeluhkan,” ucapnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini