Bobato Sangaji Adat Maba Minta Pelepasan Areal Tambang di Pulau Pakal

Editor: BrindoNews.com author photo
Citra satelit Pulau Pakal, Halmahera Timur. (google maps).

Kepemilikan penuh Pulau Pakal, Kecamatan Maba Selatan, Halmahera Timur, oleh PT. Aneka Tambang (anTam) belum memberikan kontribusi maksimal ke kas daerah. Pelepasan areal tambang oleh perseroan diklaim menjadi harapan besar bagi daerah untuk dapat secara mandiri mengelola potensi kekayaan alam yang terkandung wilayahnya.

Permintaan melepaskan areal tambang di Pulau Pakal itu disampaikan Sangaji Adat, Kapita Lao dan Bobato Adat Maba. Menurut mereka, permintaan ini berdasarkan Maklumat Titah Sangaji Adat Maba yaitu, Pulau Pakal adalah tanah adat.

Kapita Lao Maba, Hi. Sahdan Djailan menyatakan, tanah adat yang dikelola penuh oleh perusahaan pelat merah tersebut mestinya memberikan kontribusi, terutama menjamin kehidupan anak cucu dari masa lampau hingga akan datang.

Hi. Sahdan mengemukakan, hasil maklumat titah tersebut adat menyerukan agar kegiatan di sektor pertambangan di Pulau Pakal sepenuhnya dikelola badan usaha milik daerah atau BUMD.

“Kepada PT, anTam agar menunjuk BUMD Perdana Cipta Mandiri sebagai pelaksana kegiatan di Pulau Pakal. Karena BUMD lebih mempertimbangkan aspek pendapatan daerah. Perdana Cipta Mandiri sebagai BUMD siap menjadi operator tambang,” kata Hi. Sahdan usai mendatangi PT. anTam, Rabu 19 Mei.

Sebaran tambang di pulau-pulau kecil. (jatam.org).

Boikot Aktivitas di Pulau Pakal

Hi. Sahdan menambahkan, permintaan dan desakan melepaskan areal tambang di Pulau Pakal itu sifatnya penting. Perlu ditindaklanjuti sebagai langkah ikhtiar memicu konflik atau pemboikotan aktivitas pertambangan.

Hi. Sahdan berpendapat, pemberhentian aktivitas di Pulau Pakal bisa terjadi apabila pihak perusahaan memenangkan perusahan lain (investor).

“Adat Bobato Sangaji Maba sudah menyampaikan Titah Adat Aangaji Maba ke Direksi PT. anTam di Jakarta untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika ini tidak diindahkan dan dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Pulau Pakal, maka Bobato AdaT Sangaji Maba tidak ikut bertanggungjawab,” sambungnya.

President VP. HC dan CSR PT. anTam Tbk. UBPN Provinsi Maluku Utara, A. Toko Susetio mengatakan, akan menindaklanjuti Titah Sangaji Adat Maba ke Direksi PT. anTam. Ini dilakukan agar mengetahui perlu tidaknya pihak perusahaan melepaskan areal tambang dimaksud.

“Akan kami teruskan ke direksi. Saya tidak punya kewenangan menjawab iya atau tidak,” kata Toko membalas konfirmasi brindonews via WhatsApp. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini