Sekporv Maluku Utara Buka Forum Lintas Perang Daerah

Editor: BrindoNews.com author photo

Syamsudin: Kita Fokus Dorong Pertumbuhan Ekonomi

 

Suasana pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan forum lintas perangkat daerah di Sahid Bella Hotel Ternate, Senin 19 April 2021. Serimoni dalam rangka penyusunan perncanaan dan pengawasan ini dibuka oleh Sekertaris Provinsi (Skprov) Maluku Utara, Syamsudin A. Kadir.

Syamsudin A. Kadir menuturkan, forum perangkat daerah merupakan bagian penting dalam proses menyusun rencana. Dari sisi perencanaan, merupakan tahapan pembahasan perangkat daerah dengan pihak terkait dalam menghasilkan rancangan kerja yang berkualitas.

Kemudian disisi pengawasan, lanjut Syamsudin, tahapan dimana dilakukan audit oleh lembaga berwenang. Progres rancangan kegiatan pemerintah akan diawasi baik komisi pemberantasan korupsi (KPK), badan pemeriksaan keuangan (BPK) dan lembaga pengawasan daerah.

“Tahun 2022 nanti merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Penajaman strategi dan arah kebijakan sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur, yang selanjutnya dibahas pada forum ini," kata Syamsudin ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Abdul Gani Kasuba.

Syamsudin mengatakan, RKP yang merupakan penjabaran RPJMD petumbungan ekonomi ditarget tumbuh 7,5 sampai 8,5 persen. target ini bisa menekan trend kemiskinan sebesar 5,71 sampai  6,63 persen, serta pengangguran sebesar 4,06 sampai 5 persen.

“Target  ini terdapat projek strategis di kawasan industri di Weda, Halmahera tengah dan kota baru Sofifi. Juga prioritas nasional,” ucapnya.

Ketua Panitia pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah, M. Ridha Rajiloen menambahkan, ada beberapa fokus forum lintas perangkat daerah. Diantaranya, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, infrastruktur dan daya saing wilayah, kemandirian dan daya saing ekonomi, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, peningkatan harmoni sosial dan kondusifitas wilayah, serta pemantapan tata kelola pemerintahan.

“Penyelengaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara dapat dijadikan wadah untuk menampung aspirasi stakeholder. Tujuannya penyempurnaan rancangan kebijakan penyusun rencana kerja perangkat daerah dengan pendekatan perencanaan yang tematik, holistik dan terintergrasi yang selanjutnya menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi Maluku Utara yang akan dibahas dalam musrembang provinsi,” katanya. (adv)

Share:
Komentar

Berita Terkini