President VP HC dan CSR Antam Bungkam soal Limbah di Site Moronopo

Editor: BrindoNews.com author photo

Kepolisian Halmahera Timur mengawal jalannya unjuk rasa oleh Aliansi Masyarakat Mabapura.

Warga Desa Mabapura, Kecamatan Kota Maba, berunjuk rasa di depan pintu masuk keluar site moronopo PT. Aneka Tambang (Antam), Rabu, 14 April. Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Mabapura ini menuntut perusahaan plat merah tersebut bertanggungjawab tercemarnya vegetasi mangrove akibat imbas dari limbah.

Koordinator aksi, Rusmin Sahabu menuturkan, aksi yang dilakukan itu buntut dari klaim perusahaan. Rusmin menilai, alasan intensitas curah hujan penyebab meluapnya limbah di site moronopo tersebut tidak masuk akal.

“Tidak seharusnya mengklaim kalau luapan limba tersebut pemicunya karena intensitas curah hujan yang terjadi. Mereka (Antam) segera selesaikan kerusakan lingkungan di site moronopo. Jika tidak, kami tidak segan-segan memboikot aktivitas Antam,” katanya.

Rusmin menyebut, pemboikotan atau penghentian sementara kegiatan pertambangan di site moronopo sambil menunggu kepastian kapan penanganan limbah oleh Antam dianggap sangat penting.

“Pihak Antam harus memastikan perbaikannya kapan. Karena sama saja, perbaikan di hilir, sementara di hulu aktifitas (pertambangan) tetap jalan. Makanya berhenti dulu, agar fokus perbaikan lingkungan,” ucapnya.

Rusmin mengatakan, limbah perusahaan yang mencemari pohon bakau di Sungai Moronopo dan lokasi sekitarnya (termasuk air laut Desa Maba dan pulau-pulau kecil di Teluk Buli) tersebut bakal berefek parah jika terus menerus dibiarkan.

“Pembiaran tidak bisa dikaitkan dengan cuara. Kerusakan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di site moronopo merupakan kejahatan pertambangan PT. Antam. Ini semua karena ulah PT. Antam, bukan curah hujan yang disalahkan,” ujar Rusmin.

Pengamatan brindonews.com, unjuk rasa oleh Aliansi Masyarakat Mabapura di depan pintu masuk keluar di site moronopo PT. Antam itu berlangsung hingga pukul 20.30 WIT. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta tanggung jawab perusahaan.

President  VP. HC dan CSR PT. Antam Tbk UBPN Provinsi Maluku Utara, A. Toko Susetio, tidak menanggapi konfirmasi brindonews. Hingga berita dipublis pada pukul 23.01 WIT, pihak perusahaan belum memberikan keterangan atau tanggapan mengenai tuntutan massa aksi tersebut. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini