Pemerintah Halmahera Timur Temui AnTam Bahas Pemulihan Moronopo

Editor: BrindoNews.com author photo

Pertemuan Bupati Halmahera Timur, Hi. Ubaid Yakub dan Perseroan AnTam di Kantor Pusat PT. AnTam di Jakarta.

Bupati Kabupaten HalmaheraTimur, Hi. Ubaid Yakub mengambil langkah soal dugaan pencemaran sungai, pesisir pantai, hingga kerusakan ekosistem mangrove akibat proyek tambang PT. Aneka Tambang (AnTam) Tbk di Site Moronopo. Ubaid bahkan menemui perusahaan BUMN pertambangan Inalum itu di Jakarta, Rabu kemarin, 21 April 2021.

Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Halmahera Timur, Yusuf Thalib membenarkan adanya pertemuan ini. Yusuf mengatakan, maksud pemerintah menemui perusahaan plat merah itu salah satunya membicarakan langkah pemulihan terhadap sedimen lumpur di lokasi proyek di Site Moronopo.

Yusuf mengemukakan, sedimentasi lumpur tambang yang diduga mencemari sungai hingga ekosistem mangrove tersebut tidak bisa dianggap enteng. Secepatnya dilakukan pemulihan, termasuk bertanggungjawab tercemarnya lingkungan di lokasi proyek.

“Kami minta pihak AnTam secepatnya menangani soal lumpur di site Moronopo. Begitu juga pengelolaan lingkungan (pasca tambang) harus diatur sebaik mungkin,” kata Yusuf Thalib ketika dihubungi brindonews, Kamis, 22 April.

President VP. HC dan CSR PT. AnTam Tbk UBPN Provinsi Maluku Utara, A. Toko Susetio menyetbut, pihak perseroan tetap merespon usulan Pemerintah Halmahera Timur. Apalagi, lanjut Toko, berkaitan dengan pemulihan endapan lumpur di Site Moronopo.

Toko mengaku perusahaan sudah meyusun beberapa kegiatan dengan melibatkan masyarakat. Diantaranya, penyedotan/pengerukan sedimen, pemasangan bronjong, penanaman dan perawatan mangrove, dan beberapa kegiatan lainnya.

“AnTam juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Timur. Mengenai rencana pengerukan lumpur sudah mendapat persetujuan (dari Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Timur,” sebutnya.

Kendati mengklaim sudah mendapat persetujuan, Toko belum membeberkan lokasi yang nantinya dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir lumpur. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Timur, Harjon Gafur, belum dikonfirmasi terkait klaim persetujuan pengerukan lumpur di Site Moronopo. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini