Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Menunggu DPA OPD

Editor: BrindoNews.com author photo
AHMAD PURBAYA.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap membayar hutang ke pihak ketiga. Pembayaran tunggakan itu akan dilakukan jika semua oorganisasi perangkat daerah (OPD) sudah mencetak dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA.

Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya menuturkan baru 7 dari 15 OPD yang sudah mencetak DPA, sementara sisanya belum. DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran, salah satunya pembayaran hutang pihak ketiga.

“Namun dari 7 ini BPKPAD belum bisa berbuat apa-apa. Karena sistem pembayaran hutang harus secara bersamaan. Tujuh OPD yang sudah cetak DPA harus menunggu OPD lain yeng belum selesai penginputan,” ujarnya, Selasa, 6 April.

Purbaya mengatakan, tujuh OPD tersebut diantaranya PUPR, disperkim, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas perhubungan, BPBD dan BPKAD serta dinas kearsipan.

Sementara OPD yang belum menginput DPA, lanjut Purbaya, dinas pendidikan dan kebudayaan, sekertariat DPRD, biro organisasi, dinas pariwisata, biro umum dan perlengkapan.

“Sementara dinas kesehatan dalam tahap penginputan RKA, sebab masih 70 persen penginputan DPA. Sedangkan Bappeda dan biro humas juga Belum dilakukan penginputan,” sebutnya.

Purbaya berharap dalam waktu dekat semua OPD sudah menyelesaikan DPA. “Kalau OPD yang belum lakukan penginputan bisa memperhambat (perbayaran hutang pihak ketiga),” katanya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini