Kejati Maluku Utara Tertibkan Aset Pemprov yang Dikuasai Pihak Lain

Editor: BrindoNews.com author photo

Jeffri Huwai.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bakal menertibkan aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara di empat kabupaten kota. Ini dilakukan untuk mendata sekaligus mengawasi sebaran sejumlah aset milik pemerintah yang masih dikuasai pihak lain.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara,  Jeffri Huwai mengatakan, empat kabupaten kota tersebut diantaranya Ternate, Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera Tengah.

“Rencana hari ini kami melaksanakan rapat bersama dengan bagian aset (Pemerintah Provinsi Maluku Utara). Namun karena adanya jadwal kunjungan KPK RI, maka jadwal kami tunda pada pekan depan,” katanya.

Tujuan rapat dimaksud salah satunya menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan dan penyelamatan aset. Termasuk kesiapan pemeritah provinsi dalam menyiapkan biaya operasional.

“Karena kami tetap masuk dan menggunakan sistim pejidemencos. Tujuanya adalah agar supaya tidak ada yang berlebihan,” lanjut Jeffri.

Tujuan lainnya, sambung Jeffri, meminta pemerintah secepatnya membentuk tim. Pembentukan tim oleh pemerintah tersebut membantu kejaksaan tinggi dalam pendataan aset.

“Selain penyelesaian aset kendaran bermotor, juga ada penyelesaian tanah. Tanah yang rencananya diselesaikan itu luasnya 1.905 hektare. Aset ini tersebar di empat kabupaten kota,” ucapnya.

“Itu (tanah) sebagai dana hibah PTPN 28 kepada pemerintah Maluku. Kemudian sudah adanya pemisahan provinsi baru, akhirnya itu turut di serahkan. Tetapi karena keterbatasan data sehingga belumm bisa dieksekusi,” sambungnya.

Jeffri berharap adanya langkah ini menyelesaikan polimik kepemilikan aset. “Semoga dengan langkah ini pemerintah provinsi dapat mengambil haknya kembali,” ucapnya. (tm/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini