DLH Halmahera Timur Bantah Klaim President VP HC & CSR AnTam

Editor: BrindoNews.com author photo

Harjon Gafur.

HALTIM, BRN - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten HalmaheraTimur, Harjon Gafur membantah klaim President VP. HC dan CSR PT. AnTam Tbk UBPN Provinsi Maluku Utara, A. Toko Susetio yang menyebut rencana pengerukan lumpur tambang di Site Moronopo sudah mendapat persetujuan dinas lingkungan hidup.

Harjon menyatakan persetujuan tersebut tidak benar adanya. Menurut Harjon, instansi yang pdipimpinnya itu tidak pernah memberikan izin kepada AnTam tentang rencana pengerukan.

“Memang AnTam ada minta rekomendasi pembuangan limbah, tapi belum dikeluarkan karena saya tidak setuju. AnTam juga ijin Pembuangan Limbah Cair (PLC), namun ijin ini sudah kadarluarsa dan minta diperpanjang yang diajukan 2019 lalu,” kata Harjon, ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis 29 April.

Harjon mengatakan pengajuan perpanjangan tersebut belum disetujui. Alasannya, lanjut Harjon, ada beberapa catatan merah yang harus diselesaikan perusahaan plat merah.

“Syaratnya (catatan merah) harus clear dulu, baru ijinnya disetujui. Sepanjang itu belum, maka ijinnya pun kita tidak teken,” ujarnya.

Harjon mengaku dinasnya merekomendasi AnTam agar lebih memerhatikan aktivitas merusak lingkungan, terutama perbaikan check dam. Termasuk membuat saluran curah hujan.

“Sehingga kenapa, Limbah atau lumpur tidak langsung meluap ke Sungai Moronopo yang berujung pada pencemaran pesisir dan pantai di sekitar muara yang bahkan melebar ke laut,” ungkapnya.

Menganai rencana pengerukan lumpur, sambung Harjon, terlebih dulu memperhatikan kondisi lumpur dan lingkungan sekitar serta aspek regulasi.

“Ini agar pasca keruk nanti tidak ada dampak baru. Material sendimen ini rawan terhadap curah hujan. Artinya bahwa endapan ini bisa kembali meluapkan kalau intensitas curah hujan yang tinggi, ini yang dikhawatirkan. Karena itu terknisnya harus dikaji betul,” terangnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini