Yang Harus Dilakukan TULUS Agar Tidak Ada Politik Balas Dendam

Editor: BrindoNews.com author photo

Muhammad Tauhid Soleman dan Jasri Usman, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate terpilih.

Keinginan pemungutan suara ulang oleh Muhammad Hasan Bay dan M. Asgar Saleh akhirnya pupus. Kegagalan ini setelah Mahkamah Konstitusi RI memutuskan menolak permohonan sengketa perselisihan hasil pilkada 9 Desember 2020 lalu.

Keputusan penolakan tersebut dibacakan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Putusan perkara nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 ini disampaikan dalam sidang pembacaan putusan, Senin siang, 22 Maret, pukul 11.35 WIT.

Majelis hakim konstitus menilai dalil-dali pemohon tidak disertai bukti yang relevan. Adapun permohonan yang diperkarakan oleh pemohon adalah tingginya partisipasi pemilih dengan menggunakan KTP-el atau pemilih tambahan (DPTb). Ada juga pemilih dibawah umur, pemilih yang memilih lebih dari satu kali, dan adanya dugaan mobilisasi pemilih.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Anwar Usman saat membacakan amar putusan.

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mengatakan, DPRD selantjutnya menjadwalkan sidang paripurna penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate terpilih. Paripurna baru boleh dilakukan jika sudah ada penetapan dari KPU Ternate.

“Setelah penetapan dari KPU, kita akan diberikan waktu satu minggu baru kita lakukan rapat paripurna penetapan pemenang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih oleh DPRD,” kata Muhajirin.

Soleman Patras menambahkan, penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih dilakukan paling lambat lima hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI. Komisioner KPU Ternate ini bilang, rapat pleno terbuka boleh dilakukan jika sudah ada intruksi Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.

“Kita (KPU Ternate) masih menunggu keputusan KPU RI. Untuk kepastian kapan pelaksaannya (pleno penetapan) kami belum bisa pastikan, namun teknisnya kami sudah koordinasi dengan taman-teman dan mereka sudah siapkan,” kata Soleman begitu dikonfirmasi.

Tidak Bersentimen dan Balas Dendam

Ketua Tim Pemenang M. Tauhid Soleman - Jasri Usman, Muhajirin Bailussy mengatakan, adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi RI yang menolak permohonan Muhammad Hasan Bay - M. Asgar Saleh atau MHB-GAS itu petanda selesainya pesta demokrasi.

Muhajirin berharap tidak ada lagi sekat-sekat antar sesama akibat imbas dari beda pilihan. Pria yang biasa disapa Gus Jir ini juga mengajak pasangan calon urut nomor 1, 3 dan 4 untuk sama-sama dan saling bergandeng tangan membantu M. Tauhid Soleman - Jasri Usman dalam membangun Kota Ternate kedepan.

“Pendukung dan simpatisan TULUS (akronim dari M. Tauhid Soleman - Jasri Usman) jangan lakukan gerakan tambahan (konvoi) dan tidak membuat kegiatan yang menhadirkan orang banyak (kerumunan),” ucapnya.

Kuasa Hukum MHB-GAS, Muhammad Konoras mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK RI tersebut bersifat final dan mengikat. Ia menyatakan tidak ada lagi upaya hukum lain yang akan ditempuh pasca menerima putusan dari MK.

“Sebagai tim kuasa hukum MHB-GAS, kami mengharapkan pendukung dan simpatisan MHB-GAS legowo dan ikhlas menerima keputusan itu sebagai suatu keharusan. Kita tidak perlu lagi melakukan gerakan-gerakan tambahan. Selamat kepada paslon TULUS. Saya minta pihak pemenang haruslah merangkul dan jangan ada politik balas dendam,” pintanya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini