Soal Perjalanan Dinas, Pemkab Haltim Bakal Konsultasi ke BPK

Editor: BrindoNews.com author photo

Ilustrasi perjalanan dinas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Halmahera Timur meminta pemerintah daerah setempat memperjaelas peraturan bupati yang mengatur anggaran perjalanan dinas. Permintaan penjelasan peraturan bupati nomor 19 tahun 2019 itu menyusul tidak tercantum berapa besaran biaya yang nantinya di pakai.

Ketua DPRD Halmahera Timur, Jhon Ngaraitji mengemukakan, DPRD belum mengetahui pasti berapa anggaran perjalanan Dinas yang diatur oleh pemerintah daerah. Padahal, lanjut Jhon, standar harga satuan regional perjalanan dinas sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2020.

Jho mengatakan, standar harga satuan regional dimaksud dalam Perpres Nomor 33 tahun 2020 tersebut mengatur diantaranya, biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan.

“Itu sebabnya kami minta menjelaskan kembali peraturan bupati agar DPRD bisa tahu. Tapi sebelum itu dilakukan, kami masih menunggu peraturan menteri dalam negeri sebagai dasar hukum,” sebutnya.

“Harusnya peraturan dalam negeri yang baru keluar dulu baru bupati mengeluarkan peraturan bupati. Mengenai ini kami sudah perintahkan pemerintah daerah menyiapkan dokumen peraturan bupati. Dan DPRD memberikan waktu sampai Kamis besok agar pemerintah berkonsultasi soal perjalanan dinas ke BPK RI Perwakilan Maluku Utara. Selanjutnya dipersiapkan dokumen peraturan bupati dilakukan rapat berikut,” lanjutnya.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Halmahera Timur, Ardiansyah Madjid menambahkan, maksud Perpres Nomor 33 tahun 2020 itu tujuannya agar ada penyamaan persepsi antara perpres, peraturan menteri dalam negeri (permendagri) dan peraturan bupati.

“Perpres mengisyaratkan anggaran perjalanan dinas diatur lebih lanjut dalam permendagri. Namun yang menjadi kendala kami adalah permendagrinya belum diterbitkan atau belum diundangkan oleh Kemendagri RI, jadi alternatifnya kami mengacu ke peraturan bupati," jelas Ardiansyah.

Ardiansyah mengaku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur akan berkonsultasi dengan BPK RI Perwakilan Maluku Utara sesuai saran DPRD. “Setelah hasil konsultasi baru disampaikan ke DPRD. Tapi semuanya butuh proses dan tahapan,” ucapnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini