Sikap Apatis Pemerintah bikin DPRD Ternate Geram

Editor: BrindoNews.com author photo

MUBIN A. WAHID.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ternate meminta pemerintah segera membayar tunjangan tambahan penghasilan PNS. Presentase yang dituntut DPRD sebesar dua bulan berjalan alias 100 persen.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid mempertanyakan alasan keterlambatan pembayaran penghasilan tambahan. Padahal, TTP sudah dianggarkan dalam Anggaran Belanja Pendapatan Daerah atau APBD 2021.

Mubin mengatakan, kewajiban Pemerintah Kota Ternate membayar tunjangan tersebut terhitung Desember 2020 dan Januari-Februari 2021. Kendati begitu, politisi PPP ini mengaku tidak mengetahui pasti berapa besaran TTP yang dibayarkan.

“Itu (TTP) adalah hak mereka dan itu harus di bayar (oleh pemerintah). Menyangkut besaran anggaran TTP konfirmasi saja bagian keuangan (BPKAD Kota Ternate), kata Mubin, Kamis malam, 18 Maret.

Mubin menyarankan agar pemerintah mencari jalan alternatif lain agar mempercepat proses pembayaran TTP. Salah satunya pemerintah harus berkorrdinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI.

“Harusnya ada kebijakan yang diambil. Kalau pemerintah beralasan sistem (dari simda ke SIPD) yang berimbas pada tidak jalannya seluruh program kegiatan, kan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dari bulan ke bulan alasannya sistem terus. Hutang (pihak ketiga) saja bisa bayar, kok TTP saja tidak bisa,” ucapnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini