Rapat Koordinasi Tahap Satu Kepatuhan BPJS

Editor: BrindoNews.com author photo

 

Rapt Koordinas Kejati Malut dan Stakeholder

TERNATE, BRN - Bidang Pidana dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Malut  bersama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), gelar rapat koordinasi yang dipusatkan di Aula Kejati Malut,Rabu (24/3/2021)

Rapat bersama ini guna membentuk tim forum koordinasi dalam rangka untuk bekerja sama dalam melakukan penagihan terhadap tunggakan hutang BPJS Malut.

Asdatun Kejati Malut Jeffri Huwae usai rapat kepada wartawan, Kamis (25/3/2021) mengatakan, dalam pembahasan tim ini melakukan kepatuhan terhadap pendaftaran keanggotaan BPJS oleh perusahaan - perusahan yang ada di Malut dan kepatuhan membayar yuran BPJS.

" Tugas Kejati sebagai sebagai lembaga yang membantu BPJS terhadap masalah-masalah yang sudah sampai pada tahap akhir misalnya opsi penagihan yang tidak dimungkinkan lagi," katanya.

Selain itu kata Jeffri, dalam rapat tersebut, dalam satu tahun itu ada dua tahap bahkan, kemungkinan ada tiga tahap. Sebab didalam rapat ini melibatkan beberapa stakeholder baik dari kejaksaan, BPJS, PTSP dan Disnaker.

"Semuanya ini adalah tim koordinasi untuk kerja sama upaya melakukan penagihan tunggakan-tunggakan BPJS," ujarnya

Ia menambahkan, jumlah permohonan bantuan yang sudah dikeluarkan dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate telah berhasil  melakukan penagihan targetnya sampai dengan 104 persen dan Kejati Malut 81 persen.

"Kedepannya dalam forum ini diharapkan bahwa perlu ada koordinasi dan kerja sama yang lebih baik lagi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing supaya optimalisasi terhadap kepatuhan pendaftaran BPJS dan membayar yuran semakin baik dan semakin meningkatkan," akun Jeffri

Sementara Kepala Bidang BPJS Cabang Ternate Ikiya Ulumudin menyatakan, terkait dengan rapat koordinasi membentuk tim forum kerja sama antar BPJS Kesehatan Kota Ternate dengan Kejati Malut tujuannya untuk meningkatkan koordinasi beberapa lembaga terkait dalam hal ini Kejati Malut, Disnaker dan PTSP.

"Pertemuan ini sifatnya koordinasi menindak lanjuti langkah-langkah kedepan seperti apa terkait dengan badan usaha terdaftar di Malut baik yang belum daftar atau tidak membayar. Maka dari itu kejaksaan tinggi Malut bertugas sebagai penegak kepatuhan dan pengawasan," pungkasnya. (tm/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini