Purbaya : Aplikasi SIMDA Dapat di Gunakan Apabila Kemendagri Ijinkan

Editor: BrindoNews.com author photo

 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD)
Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya 


SOFIFI,BRN
– Pemerintah Provinsi kini mencari format baru dalam rangka kelancaran anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 yang hinga memasuki belum ketiga belum juga berjalan normal. Sebab sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sering terkendala pada saat penginputan, hal tersebut berdampak pada proses pencarian.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Provinsi Malut Ahmad Purbaya saat dikonfirmasi wartawan via telpon Selasa (16/3/2021) mengatakan, masalah gangguan ini juga terjadi di daerah-dareah lan, termasuk Provinsi Maluku Utara. Akibatnya rencana pembayaran utang pihak ketiga masih terus dicari solusi tata cara pembayaran.

“ Tidak ada unsur kesengajaan namun kondisi sistem yang eror sehingga menghambat pencairan,”katanya.

Menurutnya, untuk mencari solusi terbai, Pemprov Malut melalui Badan Keuangan akan menyurat ke Kementerian Dalam Negeri untuk dapat menggunakan sistem lama yakni SIMDA. Kalaupun itu dijinkan , semua proses pencarian dapat dipastikan berjalan normal.

“ Apilkasi SIMDA bisa di gunakan, apabila Kementerian Dalam Negeri Mengijinkan untuk di gunakan kembali”

Purbaya menuturkan, untuk pembayaran utang sendiri di APBD induk  ini senilai Rp 40 Miliar lebih berdasarkan dokumen pengajuan sampai 31 Desember 2020, sementara kegiatan yang  terdapat adendum akan diusulkan di APBD perubahan.”rencana kami bayar utang di APBD induk ini, dokumen pengajuan sampai 31 Desember 2020 dan utang bawah tahun 2019, sementara kegiatan proyek yang mengalami adendum  yang masuk utang akan dibayar pada APBD perubahan setelah audit dari Inspektorat dengan nilai utang kisaran 90 Miliar lebih,”kata Purbaya.(ches/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini