Polemik Eks Kediaman Gubernur, Kejati Malut Surati Pemprov

Editor: BrindoNews.com author photo

 

Asdatun Kejati Malut R. Jefri Huwae 

TERNATE, BRN - Asisten Bidang Pidana Umum (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara, bakal memantau Gedung Wisma Melati atau Eks kediaman Gubernur Maluku Utara yang saat ini menjadi polemik antara beberapa pihak pemerintah.

Bangunan Wisama Melati atau Gedung Eks kediaman Gubernur Maluku Utara saat ini masih teraik menarik antara pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Halbar dan Pemerintah Provinsi Maluku serta Provinsi Maluku Utara masing-masing saling mengklaim hak kepemilikan.

Asdatun Kejati Malut R. Jefri Huwae mengatakan, menyangkut dengan Wisma melati atau Kediaman Eks Gubernur Malut itu panjang sejarahnya, namun sekarang Gedung eks kediaman itu banyak kepemilikan dan itu ada di Pemerintah. Apakah semua itu masuk di Pemerintah Provinsi Maluku atau Maluku Utara, atau kabapaten Halbar dan Kota Ternate. Ini yang akan menjadi problem pemerintah.

"untuk menghindari polimmik berkepanjangan maka, haru diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan serta kewenangan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Lanjut dia, yang jelas setiap konflik Pemerintahan itu tidak akan menimbulkan gesekan antara Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kota yakni Halbar dan Ternate.

Asdatun menuturkan, Kalau memang ini gubernur mengambil ahli maka semua ini akan diselesaikan, sehingga itu bisa di daftarkan sebagai barang negara sesuai petunjuk gubernur atas penguasaan Asset.

" Itu harus disesuaikan dengan Undang-undang otonomi daerah dimana aset itu berada.

Untuk menyelesaikan polimik tersebut Kejati Malut akan meyurati Gubernur dan pemerintah Kabupaten Halbar dan Kota Ternate untuk mengambil keputusan, sekarang ini penguasaan itu ada di kota  Ternate, sedangkan bangunannya milik pemerintah provinsi Malut.

" Jadi solusinya kalau barang ini diserakan sebagai barang atau aset negara baik tana maupun gedung itu harus jadi satu, nanti gubernur Malut putuskan dan Hibahkan kepada siapa semua itu tergantung gubernur Malut. (TM)

Share:
Komentar

Berita Terkini