Perda Pilkades di Halmahera Timur Terancam di Cabut

Editor: BrindoNews.com author photo

Ardiansyah Majid.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Timur berencana bakal mencabut peraturan tentang pemilihan kepala desa. Keputusan mencabut produk daerah mengatur pemilihan kepala desa itu sudah disepakati kedua belahpihak.

Kepala Bagian Hukum Setda Halmahera Timur, Ardiansyah Majid mengatakan, kesepakatan mencabut perihal peraturan daerah itu disepakati dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi I DPRD.

“Salah satu poin masalah adalah peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa. Produk ini bisa diterpakan kalau solusinya pemerintah daerah harus kembali merevisi peraturan bupati tentang pemilihan kepala desa. Kalau tidak perturan daerah tersebut tidak bisa jalan,” kata Ardiansyah, Senin, 8 Maret.

Ardiansyah menyebut ada beberapa alasan mengapa peraturan daerah atau perda pemilihan kepala desa dicabut. Salah satunya yaitu kesalahan dalam proses tahapan penyelenggaraaan pemilihan yang tidak sesuai regulasi.

“Kesalahan semacam ini harus diperbaiki. Kita akan membuat surat pengusulan pencabulan (perda pilkades) karena secara delik maupun materi klausul dalam perda itu sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan fakta lapangan. Kami akan usul ranperda tentang pilkades yang baru, begitu juga dengan peraturan bupati yang baru juga kami menyesuaikan dengan kebijakan regulasi terbaru,” ujarnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini