Mengenai Anggaran, Sekretaris dan Kasubag DPRD Kota Ternate “baku” Lempar

Editor: BrindoNews.com author photo

Nurdin : Transparansi itu penting

 

Ilustrasi menghitung uang tunai.

“Baku” lempar tanggung jawab antara Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat DPRD Kota Ternate kembali terulang. Safia M. Nur dan Abdu Sergi sama-sama tak mau menyampaikan rincian anggaran kunjungan kerja 30 anggota di Sulawesi beberapa waktu.

 

Keduanya saling mengklaim kalau soal penggunaan anggaran kunjungan kerja para wakil rakyat itu bukan tanggung jawab mereka. Misalnya Abdu Sergi, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat DPRD Kota Ternate.

 

Abdu menyatakan, ia tidak punya kewenangan dalam menyampaikan anggaran perjalanan dinas anggota dewan. Abdu berdalih, ia boleh merinci penggunaan anggaran kalau sudah menerima surat perintah perjalanan dinasatau SPPD.

 

“Saya belum terima (SPPD) jadi tidak bisa berkomentar, nanti sekwan yang berkomentar soal anggaran. Atau langsung saja ke anggota DPRD yang ikut kunjungan kerja,” kilah abdu, begitu dikonfirmasi brindonews.com, Senin, 29 Maret.

 

Safia M. Nur, Sekretaris DPRD Kota Ternate pun sama dengan Abdu Sergi. Safia bahkan mempersilahkan awak media mengonfirmasi ke bagian humas.

 

“Nanti wawancara langsung dengan kasubag humas,” ucapnya.

 

Nurlaela Syarif mengaku tidak mengetahui berapa besaran uang yang diterima setiap kali kunjungan kerja atau perjalanan dinas. Nurlaela mengatakan, urusan uang itu ranahnya sekretariat (DPRD Kota Ternate).

 

Srikandi NasDem ini mengemukakan, biaya kunjungan kerja atau perjalanan dinas di luar daerah itu didalamnya termasuk biaya maskapai (pergi-pulang) dan biaya hotel.

 

“Yang jelas semua pertanggung jawabannya sesuai Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 33 tahun 2020. Kami hanya mengikuti, karena sudah menjadi tugas sesuai aturan perundang-undangan”.

 

“Kami tidak tahu anggaran perjalanan berapa banyak, semua ada di pihak keuangan. Dan kemungkinan besar kegiatan kunjungan kerja ini juga belum dibayar, karena semua berkaitan dengan sistem baru yaitu perpres nomor 33,” katanya.

 

Pentingnya Transparansi

 

Nurdin Muhammad menyarankan baik Abdu maupun Safia harusnya tidak saling buka tangan begitu saja. Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate ini berpendapat, media merupakan representase publik mendapatkan informasi, termasuk menyangkut anggaran.

 

Nurdin mengatakan kunjungan kerja yang kerap dilakukan tidak berimbas baik terhadap daerah. Kunjungan kerja kadang tidak relevan akibat tidak disertainya pertanggungjawaban yang tidak transparan.

 

“Mestinya mereka ke tempat itu tujuannya apa, apa saja yang dilakukan disana. Pemetaan ini harus jelas. Dan ketika balik ke Ternate itu hasilnya (pengaplikasiannya) seperti apa”.

 

“Terkait perjalanan dinas DPRD ke Sulawesi itu pertanggungjawabannya ada dua cara, yaitu adimistrasi dan pertanggungjawaban ke publik sebagi bentuk hasil kunjungan kerja. Karena itu harus terbuka, tidak bole saling lempar  tanggung jawab. Media mewakili publik untuk mencari tau informasi di dalam dan itu hak publik untuk mendapatkan informasi (apalagi ini soal mendapatkan akses terhadap dana publik yaitu APBD,” katanya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini