Kejati Malut Siap Hadapi Gugatan Ibrahim Ruray

Editor: BrindoNews.com author photo

 

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, M.Irwan Datuiding


TERNATE, BRN - Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menegaskan siap menghadapi Gugatan Praperadilan direktur PT. Tamalanrea Ibrahim Ruray yang ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal Nautika dan Alat Simulator.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, M.Irwan Datuiding kepada wartawan Selasa (23/03) kemarin. menjelaskan bahwa praperadilan merupakan hak para tersangka tersangka. kami tidak membatasi.

“ Tidak apa-apa, kami selaku termohon siap menghadapi dan melawan gugatan Praperadilan. Semua perkara akan kami jawab di Meja Pengadilan,”Kata Aspidsus.

Dirnya menyatakan pihak Kejati Malut telah sesuai aturan dalam menetapkan Andri sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal Nautika dan Alat Simulator, penetapan tersebut berdasarkan dua alat bukti yang kuat.

“ Kita tentu dalam pentapan tersangka, sudah memenuhi, minimal dua alat bukti, itu intinya, kata   sudah miliki dasar yakni mengantongi dua alat bukti yang sah,”kata M.Irwan.

Dalam prapengadilan, pihak kejati siap menunjukan fakta-fakta terkait penetapan Direktur Pt Tamalanrea Ibrahim Ruray Cs sebagai tersangka, kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Kapal Nautika.

Sekedar diketahui,  satu dari empat tersangka kasus dugaan korupsi Pengadaan Kapal Nautika dan Alat Simulator SMK yang melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, hanya satu yakni  Direktur PT.Tamalanrea, Ibrahim Ruray merupakan adik kandung dari anggota DPRD Provinsi.

Sementara pokok perkara prapengadilan PT. Tamalanrea yang dilansir dari situs resmi Pengadilan Negeri Ternate Gugatan dengan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tte diajukan pada Rabu Tanggal 10 Maret 2021 Atas nama pemohon Ibrahim Ruray.

Dalam permohonan prapengadilan itu, dijelaskan bahwa Pemohon (Ibrahim Ruray) keberatan atas ditetapkan tersangka dirinya. Menurutnya tidak pernah merasa atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh termohon dalam hal ini (Kejaksaan Tinggi) Maluku Utara.

Hal tersebut juga dipertegas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung  Republik Indonesia (SEMA-RI) No. 4 tahun 2016, mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan negara.

Dimana rumusan hukum kamar Pidana, menyatakan istansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK, yang memiliki kewenangan konstusional, sedangkan istansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan

Sementara Dalam petitum Pemohon Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-566/0.2/Fd.1/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pengadaan Nutika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Dengan Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-69/02/Fd.1/02/2021, tertanggal 10 Februari 2021 yang diterbitkan oleh termohon dalam hal ini Kejaksaan Tinggi yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum. Menyatakan segala surat yang diterbitkan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon sepanjang terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Neutika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019.

Menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak mencukupi dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sekedar diketahui, sidang Gugatan dengan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tte diajukan pada Rabu Tanggal 10 Maret 2021 Atas nama pemohon Ibrahim Ruray akan digelar, Selasa 23 Mar. 10:00 WIT hari ini. (tm/red)

 

 

Share:
Komentar

Berita Terkini