Kejati Malut Sebut Ada Mantan Pejabat dan DPRD Nunggak Pajak Kendaraan Milik Pemprov

Editor: BrindoNews.com author photo

 

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara  (Asdatun) Kejati Malut Jefri Huwae 


TERNATE,BRN
- Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Malut siap mendampingi pemerintah Provinsi untuk menarik pajak kendaraan yang di kuasai yang dikuasi pihak lain, baik itu mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Aparat Sipil Negara (ASN).

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara  (Asdatun) Kejati Malut Jefri Huwae kepada wartawan usai pertemuan dengan pemprov di kediaman Gubernur Malut, Senin (29/3/2021) mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pihak Kejati sudah menyampaikan proses Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Pemprov.

"Kami sudah sampaikan prosesnya, terutama kendala di lapangan yang harus diberikan solusi," ucapnya.

Menurutnya, untuk pihak yang menunggak pajak kendaraan bermotor, Kejati Malut tetap siap menampingi, apalagi sampai ada kerugian daerah. Sebab ada pensiunan pejabat dan mantan anggota DPRD Malut juga menunggak pajak kendaraan yang itu masih milik asset pemerintah.

“Ada pejabat pensiunan dan mantan anggota DPRD yang masih menguasai asset daerah juga masih nunggak pajak kendaraan, bahkan ada yang lima tahun nunggak pajak. “

Sambung dia, dalam rapat tersebut pihaknya menyarakan kepada Pemprov Malut untuk membuat semacam pakta integritas dengan pemegang asset daerah untuk wajib menbayar pajak kendaraan yang digunakan, bila perlu dikembalikan. Sebab kalau tidak pihak lain yang menggunakan kendaraan tetapi setiap tahun pemprov selalu membayar pajak, ini sangat fatal.

“ Kalau itu dibayar oleh pemerintah, segara dianggarkan, akan tetapi harus ada pakta integritas antara pihak yang menguasai asset daerah dan pemerintah setempat” katanya. (re/brn)




Share:
Komentar

Berita Terkini