Kejati Malut Dinilai Belum Maksimal Tangani Kasus Tipikor Perusda

Editor: BrindoNews.com author photo

 

Sekertaris DPD KAI Roslan 

TERNATE, BRN – Keseriusan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam menyelasikan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana kelayakan investasi di tiga Perusda Pemerintah Kota Ternate tahun 2016 - 2018 senilai Rp 25 miliar bisa dibilang belum maksmal.

 “ Kami menilai kasus yang ditanggani penyidik Kejati Malut ini terkesan lambat dan Mandet,”kata Sekretaris DPD KAI Provinsi Maluku Utara, Roslan kepada wartawan Senin (29/3/2021).

Menurutnya, proses penangana perkara penyidik Kejati Malut atas dugaan korupsi dana kelayakan investasi di tiga Perusda Pemerintah kota Ternate tahun 2016 sampai 2018 yang dapat merugikan kerugian negara senilai Rp 25 Miliar itu, Kejati Malut belum ecsion

Advokat muda Maluku Utara ini mengatakan, jika dalam satu laporan perkara dugaan tindak pidana korupsi, sudah ada hasil audit dari BPKP, harus di selesaikan sesuai dengan prosedur, dan itu tidak terlalu sulit bagi penyidik, dalam menyesaikan proses hukum. Apalagi kasus ini sudah banyak pihak yang sudah dimintai keterangan.

" Hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat membantu penyidik, untuk mengetahui siapa otak, dari kasus dugaan korupsi dan sudah dapat dimintai pertanggung jawaban pidana," jelasnya.

DPD KAI Malut berharap penyidik Kejati Malut harus segera menentukan status hukum atas laporan tersebut agar penanganan kasus ini tidak terkesan mendet atau jalan ditempat. Penyidik segera memanggil kembali semua pihak yang berhubungannya dengan laporan ini. Tujuanya agar keterangan para saksi dapat diperdalam, sehingga diketahui siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara, di tiga Perusda Pemerintah Kota Ternate ini,” ucapnya.

Terpisa Assisten Bidang Intelejen (Asintel) Kejati Malut, Efrianto ketika dihubunggi wartawan atas penangan perkara kasus tersebut belum memberikan keterangan atas perkembangan laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Tanah Air Malut.

“ Silahkan wawancara langsung Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Malut, Richard Sinaga untuk memberikan ketarangan.” (tm/red)

 

 

Share:
Komentar

Berita Terkini