Kadikbud Malut Warning Oknum Yang Menolak Pelantikan Kepsek

Editor: BrindoNews.com author photo

 


 

Kadikbud Malut, Imam Makhdy Hassan 

SOFIFI,BRN – Sebanyak 129 kepala sekolah (Kepsek) SMA/SMK dan SLB Provinsi Maluku Utara yang dilantik belum  lama ini, mendapat sorotan serta aksi protes yang mengatasnamakan siswa di sekolah dan orang tua.

Menanggapi aksi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut menegaskan, pelantikan kepsek-kepsek itu sudah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 tahun 2018 tentang masa penugasan kepala sekolah yang diatur dari ayat 1 hingga 8.

" Sangat disesalkan ada yang mengatasnamakan masyarakat dalam aksi penolakan kepsek yang baru dilantik, sebab dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar," kata Kadikbud Malut, Imam Makhdy Hassan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/3).

Menurutnya, apa yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan masyarakat dengan melakukan pemalangan sekolah itu tindakan yang keliru, sebab bangunan yang dipalang itu adalah fasilitas Negara. “ Pelantikan itu sudah sesuai mekanisme yang diatur”.  

Dirinya menegaskan jika sampai ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan orang tua siswa masih terus menganggu aktivitas belajar mengajar, maka Dikbud Malut bakal mengambil sikap secara tegas. “ warning bagi ada oknum-oknum yang mengtasnamakan masyarakat terus melakukan aksi pemalangan sekolah, maka akan dilakukan langkah hukum, ”

Dirinya berharap kepada orang tua siswa agar jangan terpancing dengan persoalan yang dibuat-buat oleh oknum yang tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mendukung serta mamajukan dunia pendidikan.

Pergantian kepsek ini, kata dia sebelumnya, merupakan langkah evaluasi serta perbaikan agar sekolah lebih maju. Dalam Permendikbud juga telag dijelaskan terkait masa jabatan Kepsek yang hanya dua periode atau 8 tahun paling lama. Bahkan mereka yang dilantik sebagai Kepsek itu telah melewati tahapan seleksi berkas dan sudah dikatakan layak. (ces/red)

 

Share:
Komentar

Berita Terkini