Empat Hal Jadi Kendala Pemprov Tindaklanjut Temuan BPK

Editor: BrindoNews.com author photo

 

Rapat Koordinasi Pemprov Malut dan BPK RI Perwakilan Maluku Utara 

TERNATE,BRN - Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama ini terkendala dalam menindaklanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Untuk meyelesaikan kendala ini pemprov dan BPK gelar rapat koordinasi yang di pusatkan di Royal Resto Jumat (26/3/2021)

Kepala Inspektorat Malut Nirwan M, T Ali kepada wartawan mengatakan, rapat koordinasi tersebut, membahas 4 hal yang menjadi kendala Inspektorat bersama SKPD dalam menindaklanjuti temuan BPK.

Lanjut dia, empat yang hal dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya, orang-orang yang sudah meninggal tetapi namanya masih tertuang dalam audit BPK, dan orang-orang yang sudah menjalani hukuman (penjarakan), perubahan nomenklatur misalnya KORPRI, Badan Elektronik dan Bakorluh, dan. Keempat, SKPD yang sudah hilang karena penyesauai dengan Peraturan Gubernur Nomor 5, tetapi itu ada kaitan 3 dan 4.

“ Kita ingin ada penjelasan dan masukkan dari BPK agar orang-orang yang berkaitan dengan masalah ini tidak ada hambatan dalam penyelesaian tindaklanjut temuan BPK, tetapi pertemuan tersebut, sudah ada solusi bagaimana cara menyelesaikan 4 hal yang menjadi hambatan dan kendala SKPD” tutur Nirwan MT. Ali.

 “ Kendalanya BPK minta klarifikasi terhadap empat persoalan itu, akhirnya kita meminta penjelasan BPK berkaitan hambatan dan langkah SKPD dalam menyelesaikan  temuan ” ungkap Nirwan.

Nirwan mencontohkan seperti temuan Bakorluh, meskipun Kepala Bakorluh sudah dipenjara atau menjalani hukuman pidana, namun itu tidak menghilangkan perdata atau temuan.

“ Kendalanya kita desak tindaklanjut temuan, sementara orang dipenjara, ini yang kita konsultasikan ke BPK dalam pertemuan itu,” kata Nirwan.

Dalam pertemuan tersebut, kata Nirwan MT. Ali, ada beberapa catatan disarankan BPK kepada Inspektorat harus membuat SK Pembebanan dan administrasi lainnya seperti Akta Kematian dan Keterangan dari Kelurahan nanti ditelaah bagian Hukum BPK.

“ Langkah ini akan dilakukan Inspektorat dalam rangka membantu orang-orang yang sudah meninggal maupun yang dipenjarakan, karena temuannya bukan puluhan juta tetapi bahkan sampai, ratusan juta. Ungkap Nirwan. (red/brn)

 

Share:
Komentar

Berita Terkini