Beredar Dugaan Harta Kekayaan ASN DKP Malut Terus Jadi Sorotan

Editor: BrindoNews.com author photo

 

Sekertaris LBH Advokasi Peduli Bangsa Kongres Advokat
Indonesia Cabang Tidore Kepulauan Rasanjani Muhammad


TERNATE, BRN – Beredar informasi yang berinisial R yang bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon IV Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara yang diduga memilik kekayaan tak wajar terus mendapatkan sorota dari berbagai pihak.   

Kali ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Maluku Utara (Malut) angkat bicara. Jika merujuk pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pelaporan atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (“LHKPN”). ini sudah sangat tidak wajar.

Menurutnya, untuk menghindari asumsi yang bukan-bukan, sebaiknya oknum tersebut harus terbuka berdasarkan aturan ASN dan jika tidak, kami berharap aparat penegak hukum dalam hal ini Polda ataupun Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum ASN tersebut, ungkap sekertaris LBH Advokasi Peduli Bangsa Kongres Advokat Indonesia Cabang Tidore Kepulauan Rasanjani Muhammad, belum lama ini

Selain itu, Advikat muda ini mengataka, berdasarkan PP no 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, salah satunya yaitu ASN dilarang menyalahgunakan wewenang dan menyatakan bahwa, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Oleh karena itu kami berharap ada langkah hukum atas dugaan tersebut.

“ Kami berharap ada langkah hukum dari Aparat Penegak Hukum untuk segera memproses dugaan ini”

Lanjut dia, LHKAPN sendiri adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN, sehingga apabila ada yang tidak wajar dalam pelaporan tersebut, maka penegak hukum dalam hal ini Polda Maluku Utara dan kejaksaan Tinggi Maluku Utara harus menelesuri terkait hal tersebut.

Terpisah Pelaksana Tugas (PLT) Kepala DKP Malut Abdullah Asagaf kepada reporter brindonews.com via WhastApp Kamis malam (18/3/2021) mengatakan, informasi tersebut adalah hoax. Saat di tanya apabila informasi benar apa sikap kadis?, dirinya mengatakn nanti diliat kebenaranya dulu. (tm/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini