Sikap Apatis APMS dan SPBU bikin DPRD Halmahera Timur Geram

Editor: BrindoNews.com author photo

Petugas SPBU sedang mengisi BBM di kendaraan.

Sikap apatis Ageng Premium Minyak dan Solar atau APMS dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum membuat Komisi II DPRD HalmaheraTimur geram. Ini setelah para wakil rakyat menemukan ada kejanggalan.

Kejanggalan tersebut salah satunya izn usaha yang sudah kadarluarsa dan mengecer bahan bakar minyak subsidi ke pemodal.

Ketua Komisi II DPRD Halmahera Timur, Mursid Amalan mengatakan, izin APMS dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU yang beroperasi di Halmahera Timur itu belum di perpanjang. Padahal izin tersebut sudah lewat tenggat waktu.

“Kalau belum (di perpanjang) boleh dibilang illegal. Ini termasuk SPBU yang beroperasi di Buli, izin usaha mereka belum diperpanjangan dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” kata Mursid, Senin 1 Februari.

Politisi PKPI ini mengemukakan, mengenai izin usaha tersebut sudah dibicarakan dalam rapat dengar pendapat bersama PTSP dan Disperindag Halmahera Timur. Hasil rapat kemudian ditindaklanjuti ke Tobelo, Halmahera Utara.

Maksud menindaklanjuti hasil rapat, lanjut Mursid, guna memastikan data bahan bakar minyak yang dipasok ke kabupaten bermotto Limabot Fayfiye itu.

“Namun (mereka) beralasan masih menunggu konsultasi dari SPBU Ternate. Yang pasti APMS dan SPBU di Halmahera Timur itu terima solar, Pertalite dan Deslaite dari Tobelo. Tapi yang ada faktanya BBM bersubsidi solar dan bensin dengan harga 6.4500 rupiah hanya di nikmati oleh pengusaha, bukan masyarakat. Kami akan panggil pemilik APMS dan SPBU dan dinas terkait untuk di bicarakan kira-kira BBM bersubsidi itu dikemanakan,” tandasnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini