Pemprov Siap Beri Pendampingan Hukum Kepada Tiga ASN Yang Terseret Hukum

Editor: BrindoNews.com author photo

 

Karo Hukum Setda Malut Faisal Rumbia

SOFIFI, BRN – Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap memberikan pendampingan hukum terhadap tiga Aparat Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi anggaran pengadaan Kapal Nautika.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara Faisal Rumbia kepada wartawan via handphone Selasa, (23/2/2021) mengatakan, pada prinsipnya pemprov melalui Biro Hukum siap memberikan pendampingan hukum kepada ketiga tersangka, apabila diminta.

Kata dia, ada kemungkinan ketiga ASN yang berstatus tersangka itu sudah memiliki kuasa hukum masing-masing, hingga sampai saat ini belum diminta ke biro hukum di berikan pendampingan hukum.

“ Kita tidak bisa melarang mereka untuk mencari kuasa hukum yang punya kualifikasi ya silahkan jug, sebab itu hak mereka”.

Menurutnya, pada prinsipnya biro hukum siap memberikan pendampingan hukum secara fungsional, initinnya kita kembalikan ke masing-masing untuk mementukan kuasa hukum dalam menangani perkara yang saat ini di Kejaksaan Tinggi.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara akhirnya menetapkan 4 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal Nautikan tahun 2019.

Penetapan tersangka tersebut salah satunya mantan pejabat eselon II dan dua orang pegawai lingkup Pemprov Malut,serta satu rekanan. Ke empat tersangka tersebut masing-masing berinisila IY, ZH, RZ dan IR.

Penetapan Ke empat tersangka ini berdasarkan hasil gelar ekspos oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, para asisten dan tim penyelidik Pidsus beberapa hari kemarin. Dari hasil gelar tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbuatan tindak pidana kejahatan korupsi kasus pengadaan kapal Nautika yang mengalami kerugian negara senilai Rp 1 Miliar lebih. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini