Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi Berdampak Pada Kerja BPBJ

Editor: BrindoNews.com author photo

 

Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Saifuddin Djuba

SOFIFI,BRN – Pemberlakuan aturan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) di unit tertentu harus memiliki sertivikasi dasar barang dan jasa, selain itu juga harus bersertifikat kompetensi. Hal ini dikatakan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara Saifuddin Djuba kepada wartawan di ruang kerja Senin 8/2/2021)

Pemberlakuan ini berdampak pada BPBJ di Provinsi Maluku Utara (Malut) khususnya di Kabupaten dan Kota, yang belum memiliki sertifikat Kompetensi. di Malut banyak yang memiliki sertifikat dasar tapi belum kompetensi. Sementara di Kepres No 16 mewajibkan tahun 2021 ini harus kompetensi,” Kata Kepala BPBJ Setda Malut.

“ Selain memiliki sertifkat dasar barang dan jasa juga wajib memiliki sertifikat kompetensi untuk dapat menjalankan kerja-kerja pada BPBD, baik itu di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota”

Udin sapaan akrabnya menjelaskan, Di lingkup Pemprov khusunya di BPBJ sudah memiliki 14 tenaga yang memiliki sertifikat kompetensi, sementara di kabupaten kota yang ada hanya di Kota Tidore Kepulauan 1 orang dan di Kota Ternate 1 orang.

“Kalau dilihat dari beban kerja, kita kekurangan skali sumber daya manusia (SDM) terutama yang memiliki kompetensi,” jelasnya.

Pihaknya berharap dengan kondisi yang ada  agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bisa membuat kebijakan agar merevisi peraturan tersebut, mengingat di Kabupaten dan Kota di Malut untuk bersertifikat kompetensi minim, bahkan kekosongan.

“Kekurangan SDM di bidang pengadaan barang dan jasa ini bukan hanya di Malut, tapi seluruh Indonesia, untuk itu kita berharap LKPP bisa merevisi pasal yang mewajibkan ASN di BPJB harus berkompetisi atau tidak mengundurkan waktu agar bisa tersertifikasi juga yang ada sekarang,” jelasnya. (red/brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini