Mantan PPK Proyek Rumah Ibadah Dimintai Klarifikasi

Editor: BrindoNews.com author photo

 

Kasipenkum Kejati Malut Richard Sinaga

TERNATE, BRN – Rupanya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara tidak main-main dalam mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi di jajirah Moloku Kieraha. Buktinya lembaga Adhiyaksa mulai mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Rumah Ibadah yang melekat di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat (Disperkim) Malut di tahun anggaran 2018-2019.

Juru Bicara Kejati Malut, Richard Sinaga kepada wartawan, Rabu (17/02/2021) mengatakan, akan terus menelusuri dugaan proyek pembangunan rumah ibadah tersebut sampai tuntas.

“ Sebagai lembaga penegak hukum, kami akan terus telusuri dugaan kasus korupsi Rumah Ibadah yang diduga bermasalah salah satunya Desa Loloe Jaya yang menjadi temuan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut, “ Ucap Richard.

Sejauh ini, Kata Richard, pihaknya telah memintah klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam  pembangunan rumah ibadah tersebut.

 “ Sampai saat ini, sudah dua orang yang dimintai klarifikasi terkait dugaan proyek tersebut salah satunya adalah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), “ Jelasnya.

Richard menjelaskan, PPK dengan insial AD ini baru diminta keterangan untuk klarifikasi awal, meskipun belum menjelaskan perkembangan kasus ini. Akan tetapi kami tetap selidiki kasus ini sampai tuntas.

Dugaan kasus korupsi rumah Ibadah ini juga sebelumnya telah disampaikan Kepala Kejati Malut Erryl Prima Putera Agoes dalam konfrensi pers Rabu (10/02/2021). Ia menuturkan akan menuntaskan dugaan kasus rumah ibadah.“ Percayakan kepada kami, kasus rumah Ibadah ini akan dituntaskan,” Tegasnya.

Sekedar diketahui, dugaan Kasus ini mencuat saat Pansus DPRD Provinsi Malut menemukan masalah di beberapa proyek yang melekat di Disperkim Malut salah satunya adalah Masjid Desa Loloe Jaya, yang dikerjakan dalam dua tahap.

Tahap pertama dikerjakan oleh CV. Modern Maju di tahun 2018 dengan pagu senilai Rp.804.492.000, sedangkan pada tahap ke dua dikerjakan oleh CV.Fikram Putra di tahun 2019 dengan pagu anggaran senilai Rp.784.298.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (tm/red)

 

Share:
Komentar

Berita Terkini