Komite Advokasi Daerah Maluku Utara Gelar Rakor Perdana

Editor: BrindoNews.com author photo

Samsuddin A. Kadir ketika memberikan sambutan dalam rapat koordinasi perdana KAD Maluku Utara.

Komite Advokasi Daerah atau KAD Maluku Utara menggelar rapat koordinasi perdana, Kamis 4 Februari 2021 di Gedung Melati, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate Tengah. Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir membuka acara tersebut.

Samsuddin mengatakan, memberantas praktik korupsi tidak hanya dititikfokuskan kepada penegak hukum saja, peran aktif KAD Maluku Utara juga membantu mencegah praktik korupsi.

Keberadaan KAD diharapkan perlu menguatkan komitmen pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memanfaatkan fungsi koordinasi dan supervisi dalam rangka pencegahan praktik korupsi.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap kepada dewan pengurus/komite yang terbentuk mampu bekerja dengan lebih objektif melihat kebutuhan-kebutuhan daerah yang ada.”.

“Diawal kepengurusan ini, kami berharap perlu ada identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses bisnis sehingga kita benar benar bisa mewujudkan lingkungan bisnis yang berintegritas,” kata Samsunddin.

Gajali Abdul Mutalib menambahkan, pencegahan korupsi dengan keterlibatan pelaku usaha menjadi topik yang sering dibicarakan secara kelembagaan.

Ketua KAD Maluku Utara ini bilang, KAD merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik atau public private dialogue. Dalam dialog publik privat ini membahas isu-isu strategis berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama.

“Dengan demikian pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif,” kata Gajali.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI mencatat kasus penyuapan masih mendominasi dugaan korupsi. PIC Korsupgah KPK Wilayah Maluku Utara, Ramdhani menyebutkan, sejak 2004 sampai 2020, penyuapan sebanyak 708 kasus, pengadaan barang dan jasa atau PBJ 224 kasus, dan penyalahgunaan anggaran 48 kasus.

“Kemudian yang tidak kalah penting adalah masalah pungutan pemerasan beserta perijinan. Inilah yang melatarbelakangi terbentuknya KAD untuk kita menciptakan iklim usaha yang baik, berintegritas, dan bersih dari praktik-praktik yang tidak baik. Diharapkan angka tindak pidana korupsi yang melibatkan swasta ini bisa kita tekan,” kata Ramdhani ketika memberikan sambutan melalui zoom meeting.

Adanya sinergitas anatara KPK, KAD, dan pemerintah daerah diharapkan mendorong implementasi bisnis berintegritas dan peningkatan pendapatan daerah. Mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memasukkan perizinan usaha sesuai SOP, tidak melakukan pungutan lian dan pemerasan, termasuk transparansi pengadaan barang dan jasa. (adv)

Share:
Komentar

Berita Terkini