Komisi I DPRD Ternate Sebut Kebijakan KSOP Rugikan Orang Banyak

Editor: BrindoNews.com author photo

Mochtar Bian.

Kebijakan pemisahan penumpang dan bawarang bawaan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas II Ternate di soroti DPRD. Menurut Mochtar Bian, aturan soal kapal rute Ternate-Tidore yang di larang mengangkut penumpang merugikan orang banyak.

Selain merugikan, Mochtar mengatakan KSOP terkesan menciptakan masalah baru. Karena itu, ia meminta KSOP harus memperjelas kebijakan pembatasan kapal kayu yang diserta dasar hukum yang kuat.

“Sehingga masyarakat memahami dengan jelas dan mematuhi. Kalau penumpang dan kendaraan over capasity, harus dikurangi saja tidak perlu dipisahkan,” ucap Mochtar, Kamis 4 Februari 2021.

Politisi PKB itu mempertanyakan maksud KSOP membuat aturan pemisahan tersebut. padahal, kata dia, aktivitas pengangkut penumpang di kapal kayu rute Ternate-Tidore responnya baik-baik saja.

“Jadi untuk untuk apa diambil kebijakan seperti itu. Kan ada alternatif lain seperti pengurangan kapasitas penumpang atau barang, jangan dipisahkan seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, KSOP Kelas II Ternate membuat pemisahan antara penumpang dan barang bawaan. Penumpang hanya dibolehkan menggunakan jasa speedboad, sementara barang bawaan seperti sepeda motor dimuat di kapal kayu atau perahu motor kayu.

Kebijakan ini pun di respon masyarakat Tidore. Menurut mereka kebijakan tersebut merugikan dua kali. Mereka tidak hanya membayar tarif speedboad, tetapi harus membayar tarif motor kayu bilamana membawa sepeda motor. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini