KATAM Dukung Deprov Cabtu Izin Lokasi Perairan Limbah Tailing

Editor: BrindoNews.com author photo

Kordinator KATAM Provinsi Maluku Utara Muhlis Ibrahi.

SOFIFI,BRN - langkah DPRD Provinsi dalam mempertanyakan izin lokasi perairan PT TBP, wajib didukung. Hal ini disampaikan Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, kepada redaksi brindonews.com via WhatsApp Senin (15/2/2021)

Terkait dengan Izin Lokasi perairan yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara yang dipersoalkan oleh DPRD Porivinsi, sudah tepat. Artinya, Surat Keputusan bernomor 503/01/DPMPTSP/VII/2019 pada tanggal 2 Juli 2019 dalam kajian (Konsorsium Advokasi Tambang) KATAM Maluku Utara harus dicabut kembali,tegasnya.

“ Jangan seenaknya mengeluarkan ijin lokasi untuk pembuangan limbah tailing,tanpa memikirkan dampak lain, bila perlu dicabut saja”, ungkap Kordinator KATAM Provinsi Maluku Utara Muhlis Ibrahim.

Menurutnya, bagi KATAM, izin lokasi perairan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada PT Trimegah Bangun  Persada (PT. TBP) adalah salah satu bentuk legitimasi Pemerintah Provinsi untuk mendukung aktifitas penempatan residu dilaut dalam (deep see tailling placement).

Disamping itu, dasar kajian pemerintah provinsi dalam mengeluarkan izin lokasi perairan wajib dipertanyakan. Karna bagiKATAM, ada empat aspek penting yang harus benar-benar dikaji secara serius oleh pemerintah provinsi sebelum dikeluarkanya izin lokasi perairan. Empat aspek itu adalah; “kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.” Jika mengacu ke Peraturan menteri perikanan nomor 24, pasal 10 tentang tata cara pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Untuk itu, kami mendukung langkah DPRD Provinsi dalam menggugat izin lokasi perariran yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.(red/brn)

 


Share:
Komentar

Berita Terkini