Serapan Anggaran PUPR Maluku Utara Capai 69,95 Persen

Editor: brindonews.com

Santrani Abusama memimpin rapat akhir tahunan penyampaian progres dan capaian kegiatan fisik selama tahun 2020.

SOFIFI, BRN - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara  melaporkan progres kegiatan fisik tahun 2020. Laporan akhir tahun itu masih terdapat pekerjaan yang progresnya belum 100 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara (PUPR Malut), Santrani Abusama menyatakan, laporan kegiatan akhir tahun 2020 itu sesuai strategi dan arah kebijakan pelayanan yang dikerjakan selama satu tahun anggaran.

Santrani menyebutkan beberapa kegiatan fisik yang belum 100 persen tersebut salah satunya jembatan Ake Buton di Pulau Obi, Halmahera Selatan.

“Kalau pembangunan Masjid Raya Sofifi tahap I telah selesai dikerjakan,” kata Santrani, dalam keterangan tertulis yang diterima brindonews.com, Selasa sore, 5 Januari 2021.

Santrani mengemukakan, realisasi fisik dan keuangan tahun 2020 di dinas yang ia pimpin itu secara umum terserap sebesar 69,95 persen. Dari serapan anggaran tersebut PUPR dibenani hutang secara keseluruhan senilai Rp380.750.048.

Hutang-hutang itu diantaranya kegiatan tahun jamak SMI Rp295.028.048, hutang tahun jamak pendukung STQ Sofifi Rp8.087.880, hutan kegiatan tahun anggaran 2020 Rp 72.651.928.736, dan hutang kegiatan sebelum tahun anggaran 2020 sebesar Rp 4.982.565.688.

Progres tahap I Pekerjaan Masjid Raya Sofifi.

Target 80 Kilo Meter dalam Setahun

Santrani mengatakan PUPR Maluku Utara telah merencankan program-program utama dalam rangka pemenuhan proyek-proyek fisik yang menunggak, termasuk menargetkan percepatan infrastruktur jalan dan pemenuhan air bersih.

Untuk infrastruktur jalan, lanjut Santrani, sudah mencapai 666,88 kilometer atau setaran 52,23 persen dari 1.276 kilometer ruas jalan dengan status provinsi. Capaian atau tingkat kemantapan ruas jalan tersebut, sambung Santrani, ditargetkan 80 kilometer dalam setahun.

“Artinya, ada efisiensi waktu dan anggaran, karena provinsi hanya bisa memproduksi jalan selama satu tahun itu hanya 20-30 kilometer. Tahun ini kita (Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat pinjaman dari PT SMI, mudah-mudahan tergat 80 persen yang targetkan itu terealisasi,” ungkapnya.

Progres Jembata Ake Buton di Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Sedangkan pemenuhan air bersih, sambung Santrani, sudah mencapai 68,4 persen. mantan Kepala Dinas Perkim Maluku Utara ini mengemukakan, capaian 68,4 persen itu hasil hitungan dari banyak kepala keluarga yang sudah mengakses sumber air minum bersih.

“Terutama di Kecamatan Sofifi. Air yang dikonsumsi masyarakat itu diambil dari sungai Oba,” ucapnya.

Kendati mengklaim sebesar 68,4 persen sudah mengakses sumber air minum bersih, Menurut Santrani, permintaan atau tingkat konsumsi masyarakat tidak sebanding dengan kapasitas tampungan air. Guna mendukung kesesuaian konsumsi dan daya tampung perlu ada penambahan atau peningkatan kapasitas kedepannya.

“(tahun 2021) Dinas PUPR Malut akan benahi itu, dan kita sudah anggarkan senilai Rp10 miliar. Semoga bisa mengatasi masalah air di Sofifi,” ujarnya.

Mengatur Wilayah Caplok Perusahaan

Santrani mengatakan seluruh program dan kegiatan bersumber dari empat bidang di Dinas PUPR Maluku Utara, yaitu Bidang Bina Marga, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Cipta Karya.

Bidang Tata Ruang, lanjut Santrani, telah selesai membuatkan dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis atau RTRKS di Pulau Obi, termasuk mendukung pengembangan kawan industri di Obi.

Santrani menyatakan RTRKS di Pulau Obi sangat penting. RTRKS bertujuan mengatur wilayah caplok perusahaan. 

“Kalau tidak dibuat begini, pihak perusahan akan mengahantam atau kerja sembarang, mereka tidak mau tahu, mau itu air permukaan atau air bambu, mereka tidak ada urusan. Sehingga di bulan kemarin kami mencoba menertibkan dengan kewenangan KE-PU-AN. Kalau ini tidak di hitung baik-baik, pastinya masyarakat akan menilai buruk terhadap perusahan,” ucapnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini