Praktisi Hukum Minta Polres Halsel Seriusi Laporan Tipikor Kades Mano

Editor: brindonews.com

Polres Halmahera Selatan.

Hamid Rahakbau meminta Polres Halmahera Selatan menseriusi laporan tipikor Kepala Desa Mano, Fahrudin La Maca. Menurut Hamid, kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor yang melibatkan kepala desa di Maluku Utara akan berkurang kalau ada keseriusan dari kepolisian.

Hamid mengatakan, dugaan tipikor oleh Fahrudin La Maca itu sebagaimana bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor. Sehingga, menurut Hamid, Polres Halmahera berkewajiban menindaklanjuti laporan tipikor tersebut.

“Kapolres Halmahera Selatan agar menindaklanjuti laporan warga Desa Mano yang sudah dilaporkan beberapa hari yang lalu,” ucap Hamid, Senin malam, 11 Januari 2021.

Dengan demikian terdapat kerugian keuangan yang difokuskan pada beberapa item saja, yaitu kegiatan fisik, operasional pemerintahan dan BUMDes yaitu sebesar Rp. 674.828.605, serta 1,8 miliar dana pembelian BUMDes yang tidak diakui.

Sesuai Temuan Inspektorat

Hamid mengatakan, Fahrudin La Maca dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan atas  dugaan tipikor dana pembelian BUMDes yang tidak diakui senilai Rp.1,8 miliar. Dugaan korupsi ini sesuai hasil temuan Inspektorat Halmahera Selatan.

“Pemerintah Desa Mano setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk tunjangan BPD senilai Rp.49.800.000. Hasil pemeriksaan lapangan oleh tim inspektorat pada 13 Sebtember 2020, terdapat pembayaran tunjangan yang tidak sesuai,” ujarnya.

Pria yang berprofesi advokat ini bilang, Tim Inspektorat Halmahera Selatan juga menemukan ketidaksesuaian antara pengeluaran atau pertanggungjawaban dengan kondisi sebenarnya senilai Rp.66.573.500.

Temuan lainnya, sambung Hamid, yaitu kekurangan volume pekerjaan fisik BumDes sebesar Rp.326.175.641,27. Juga Item pekerjaan yang tidak di kerjakan sebesar Rp.105.192.964,20, serta kemahalan (mark-up) harga material pekerjaan fisik untuk tahun 2020 sebesar Rp. 9.200.000,00.

“Ada juga kekurangan pembayaran BLT Rp.18.000.000,00. Terdapat tekor Kas BumDes sebesar Rp.104.000.000,00 da pengeluaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya Rp.110.260.000,00. Temuan-temuan ini adalah temuan Inspektorat Halmahera Selatan pertanggal 16 November 2020,” sebutnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini