Gubernur Maluku Utara Launching Blue Print PPM Usaha Pertambangan

Editor: brindonews.com

Peluncuran dokumen cetak biru PPM disekitar lokasi tambang di Halmahera Utara. peresmian ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melaunching dokumen cetak biru atau blue print  pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba ikut hadir dalam acara launching dan sosialisasi dokumen yang berisi petunjuk teknis mengenai tata cara PPM disekitar lokasi tambang itu.

Abdul Gani mengatakan PPM pada kegiatan usaha pertambangan menjadi perhatian utama berbagai pihak. PPM dianggap sebagai jawaban dari masaalah kepedulian suatu industri pertambangan terhadap kondisi di sekitarnya.

Gubernur MalukuUtara dua periode ini mengemukakan, PPM merupakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya mineral yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan aspek konservasi, rehabilitasi dan penghematan dalam pemanfaatannya melalui teknologi ramah lingkungan.

“Pada dasarnya, peran serta perusahaan pertambangan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan “tuntutan”  dalam dunia internasional menjadi tanggungjawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih penting bagi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, sebab usaha pertambangan umumnya berada pada wilayah terpencil yang minim sarana dan prasarana,” kata Abdul Gani ketika membacakan sambutan dalam acara launching dokumen blue print  di Grandland Hotel Tobelo, Halmahera Utara, Rabu pagi, 13 Januari 2021.

Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Utara, Yudhi Hard Noya mengatakan, Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak, diantaranya emas, pasir besi dan masih banyak kandungan mineral  lainnya.

Yudhi berpendapat, peluncuran dokumen setak biru ini nantinya menjadi pedoman atau acuan pemegang izin usaha pertambangan yang ada di Halmahera Utara dalam menyusun program rencana induk PPM yang merupakan amanah dari peraturan menteri energi dan sumber daya mineral.

“Dengan kehadiran  perusahaan pengelola sumber daya alam ini dapat membantu pemerintah disini untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat di daerah ini. Dokumen cetak biru PPM ini disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Utara (RTRW), Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” ucap Yudhi.

Hasyim Daeng Barang menambahkan, dokumen cetak biru PPM pada kegiatan usaha pertambangan Provinsi Maluku Utara  ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 384/KPTS/MU/2020 tanggal 16 Oktober 2020. Penetapan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri ESDM yang merupakan bagian dari kebijakan NAWACITA Pemerintah.

Kepala Dinas Pertambangan Maluku Utara ini mengemukakan, penyusunan blue print PPM pada kegiatan usaha pertambangan Provinsi Maluku Utara merupakan tindaklanjut dari Keputusan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.Pasal 38 ayat 1 mengamanatkan gubernur menetapkan cetak biru untuk selanjutnya wajib menjadi pedoman bagi para pemegang IUP dan IUPK dalam menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.  

“Tapi (sebelum) sampai tahap ini, tim penyusun telah bekerja keras untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, menerima masukan, pandangan, dan pendapat diantaranya, melalui focus group disscusion, rapat penajaman draf blue print bersama tim pengarah Provinsi Maluku Utara, serta rapat finalisasi dengan mengundang peserta dari kabupaten kota. Adanya dokumen cetak biru ini diharapkan menjadi acuan wajib bagi setiap perusahaan pertambangan di Provinsi Maluku Utara dalam menyusun rencana induk PPM. Sinkronisasi, integrasi dan sinergi program PPM untuk mendorong peningkatan kesejahteraan, khususnya di kawasan sekitar wilayah pertambangan tentu menjadi utama kita,” ucap Hasyim. (adv)

Share:
Komentar

Berita Terkini