DPRD dan Pemerintah Halmahera Timur Saling “tuding”

Editor: BrindoNews.com author photo

Ilustrasi.

MABA, BRN - Saling tuding antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Halmahera Timur terus berlanjut. Hardi Musa berpendapat kalau DPRD lah penyebab mengapa rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang pariwisata yang mereka usulkan itu lambat di bahas.

Hardi mengatakan, padahal beberapa dokumen pendukung tentang Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah atau RIPPARDA sudah disiapkan, termasuk naskah akademiknya.

“Naskah akademik sudah selesai dan sudah diserahkan ke bagian hukum pemerintah daerah tinggal bagian hukum mempelajari kemudian diserahkan ke DPRD untuk dibahas lalu disahkan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Halmahera Timur itu, Kamis, 21 Januari 2021.

Hardi mengemukakan Komisi III DPRD Halmahera Timur harusnya sudah membahas ranperda tentang pariwisata yang diusulkan. Pembahasan perlu dilakukan mengingat kajian aspek hukum pemerintah daerah sudah final.

“Kalau DPRD beralasan soal sosialisasi saya kira itu keliru, karena menurut saya pengesahakan dulu baru tahap selanjutnya adalah sosialisasi. Selaku pemerintah daerah, saya berharap di tahun 2021 ini bagian hukum dan Komisi III DPRD Halmahera Timur segera melakukan rapat pembahasan dan penetapan ranperda menjadi peraturan daerah (perda) pariwisata,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Pemerintah Halmahera Timur, Ardiansyah Madjid menambahkan, DPRD saat ini medahulukan ranperda tentang RIPPDA. Itu sebabnya mengapa ranperda tentang pariwisata belum dibahas.

“Ranperda pariwisata belum dibahas karena harus didahulukan ranperda RIPPDA yang tahun 2021 ini sudah masuk Propemperda untuk pembahasan dengan DPRD,” terangnya. (Mal/red)


Share:
Komentar

Berita Terkini