Bawaslu Maluku Utara Bakal Sampaikan Tiga Hal Ini di MK

Editor: brindonews.com

Muksin Amrin, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara siap memberikan keterangan di Mahkama Konstitusi RI. Muksin Amrin menyatakan pihaknya sedang dalam merampungkan keterangan yang nantinya disampaikan pada sidang pendahuluan perselihan hasil pemilu.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara itu mengemukakan, agenda sidang pendahuluan itu dijadwalkan pada 26 sampai 29 Januari 2021. Dalam sidang nanti, lanjut Muksin, ada tiga pokok yang diterangkan dalam sidang tersebut.

Muksin mengatakan bawaslu akan menjelaskan poin per poin pokok permohonan sebagai pokok pertama. Kedua adalah menerangkan penanganan pelanggaran, dan aspek pengawasan sebagai pokok ketiga.

“Sidang pendahuluan itu tentu setelah pemberi/pembacaan pokok permohonan dan jawaban permohonan oleh KPU, kemudian keterangan pihak terkait, kemudian keterangan bawaslu. Keterangan kita

sudah rampung, Senin 11 Januari nanti kita finising terakhir,” kata Muksin usai menghadiri Musyawarah Wilayah DPW PKB Maluku Utara, Sabtu sore, 9 Januari 2021.

Muksin menyebut keterangan yang sudah dirampungkan itu selanjutnya diserahkan ke Bawaslu RI dan 13 Januari. Kemudian 18 Januari tahap finising di Bawaslu RI, dan paling lambat 25 Januari sudah di masukkan ke MK beserta seluruh alat bukti yang diajukan.

“Setiap kabupaten/kota buktinya berbeda-beda. Formulir Model C.Hasil salinan-KWK kita masukkan juga, termasuk Formulir Model D Kecamatan, dan Model B Kabupaten/kota. Dokumen-dokumen itu kita masukkan sebagai alat bukti dalam keterangan di MK yang akan dijadwalkan 26-29 Januari 2021,” ujarnya.

Termasuk Halmahera Utara dan Sula

Muksin mengatakan keterangan nantinya disampaikan itu termasuk Halmahera Utara dan Kepulauan Sula. Dua kabupaten itu, sambung Muksin, tidak menindaklanuti rekomendasi pemungutan suara ulang atau PSU.

Di Sula, lanjut Muksin, bawaslu setempat merekomendasikan pemungutan suara ulang di enam TPS. Sedangkan Halmahera Utara satu TPS. Menurut Muksi, penyebab dikeluarkan rekomendasi PSU dipicu oleh ulah KPU.

“Kita akan jelaskan di hadapan MK terhadap persoalan-persoalan yang kita sudah rekomendasikan tapi dilaksanakan KPU. Untuk Sula itu kita laporkan ke DKPP karena tidak melaksanakan rekomendasi itu,” terangnya. (eko/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini