Kesenjangan Ekonomi yang Bikin Pertumbuhan Ekonomi di Maluku dan Pupua Melambat

Editor: brindonews.com

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau ISMEI Wilayah XI Maluku-Maluku Utara-Papua dan Papua Barat, menilai pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur perlu dievaluasi. Penilaian atau anggapan itu menyusul pertumbuhan ekonomi wilayah Indonesia Timur masih di bawah target.

Kontribusi Maluku dan Papua hanya menyumbang sebesar 2,37 persen terhadap perekonomian Indonesia.

Ketua Koordinator ISMEI Wilayah XI Maluku-Maluku Utara-Papua dan Papua Barat, Dzulkifli Kalla Halang berpendapat, pelambatan pertumbuhan ekonomi di timur Indonesia itu salah satunya dipicu oleh kesenjangan ekonomi antara wilayah timur dan barat.

Belum terlalu masif perubahan atas kesenjangan ekonomi tersebut, sambung Dzulkifli, termasuk dana transfer fiskal sebagai upaya keprihatianan pemerintah.

“Padahal sudah ada berbagai macam upaya pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau KAPET di wilayah timur, yang juga wilayah geografis potensial dan investasi potensial, serta pembentukan kawasan andalan sebagai kawasan budidaya strategis nasional. Belum lagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didominasi 13 kota/kabupaten wilayah timur Indonesia serta daerah otonomi khusus di Papua,” kata Dzulkifli dalam keterangan tertulis yang diterima brindonews,melalui pesan WhatsApp, Kamis siang, 31 Desember 2020. 

 

Didominasi Pulau Jawa 

Dzulkifli mengemukakan, kontribusi sebesar 2,37 persen tersebut menjadikan Maluku dan Papua menempatkan kedua pulau itu berada di peringkat paling bawah terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi masih terjadi di Pulau Jawa dengan menyumbang 58,88 persen, Sumatera yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 21,53 persen.

“Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan III-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,88 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi  pertumbuhan sebesar 4,00 persen (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 pada seluruh kelompok pulau di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Kelompok provinsi di Pulau Bali  dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 6,80 persen. Sementara itu, kelompok provinsi lainnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan antara lain Pulau Kalimantan  sebesar 4,23 persen, Pulau Sumatera sebesar 2,22 persen, Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,83 persen, serta Pulau Sulawesi sebesar 0,82 persen,” ucap Dzulkifli mengutip data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik.

Kendati ekonomi secara tumbuh diatas 5 persen, menurut Dzulkifli pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 mengalami penurunan sebesar 3,49 persen. Angka petumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 yang tumbuh mencapai 5,32 persen.

“Hampir semua wilayah mengalami penurunan. Justru yang naik adalah pertumbuhan produk domestik bruto menurut pengeluaran hanyalah konsumsi pemerintah sebesar 9,76 persen,” papar Dzulkifli.

Dampak Covid-19 

Dzulkifli menambahkan, melihat pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua, ada catatan penting yang harus dibenahi pemerintah dalam mendongkrat pertumbuhan di dua pulau itu.

Dzulkifli mengemukakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pertumbuhan produk domestik bruto sektor pertanian sebesar 2,15 persen itu boleh jadi mengalami penurunan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2020 yang belum masif akibat dampak Covid-19 menjadi salah satu alasan.

Dampak pandemi COVID-19 dirasakan di seluruh pulau membuat level kontraksi pertumbuhan bervariasi. Dzulkifli mengatakan Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Pulau Jawa berada dalam  Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan lebih dari kontraksi pertumbuhan nasional (y-on-y).

Sebaliknya, kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan di atas pertumbuhan nasional meliput Pulau Sulawesi sebesar 0,82 persen, Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,83 persen, serta Pulau Sumatera sebesar 2,22 persen.

“Nota Keuangan APBN 2021 khusus Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp.695,2 Triliun atau setara 4,2 persen produk domestik bruto. Artinya, baik eksekutif maupun legislatif di daerah yang sudah mengesahkan anggaran harus berembuk kembali merefocusing anggaran APBD 2021, yang nantinya untuk belanja vaksin hasil ketegasan pemerintah pusat dan untuk belanja pegawai hasil pilkada, termasuk juga nantinya bisa di desain sebaik mungkin untuk tidak pemborosan anggaran pada belanja pegawai menjelang terbitnya hasil perekonomian Triwulan IV 2020”.

“Oleh karena itu menjadi alasan untuk fokus pada Pemulihan Ekonomi sekalipun kebijakan pemerintah dengan refocusing anggaran dan realokasi anggaran kegiatan non-priotitas, hingga paket stimulus untuk mitigasi pandemi covid-19 sudah dicanangkan untuk 2020 dan 2021 nantinya perlu keseriusan yang lebih baik,” ujarnya. (han/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini